Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 174

Title          KPPOD: OMNIBUS LAW CIPTA KERJA TIDAK BOLEH MENGHILANGKAN KEWENANGAN
                              PEMDA
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      13 Februari 2020
               Page/URL       https://nasional.kontan.co.id/news/kppod-omnibus-law-cipta-kerja-tidak -boleh-
                              menghilangkan-kewenangan-pemda
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yoyok - JAKARTA . Direktur Eksekutif
               Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng
               meminta adanya omnibus law cipta kerja jangan sampai mematikan kewenangan
               pemerintah daerah (Pemda).

               "Omnibus law cipta kerja tidak boleh menjadi jalan untuk kemudian mematikan
               kewenangan Pemda," kata Robert, Kamis (13/2).

               Robert mengingatkan, otonomi daerah merupakan ketentuan yang telah tertuang
               dalam pasal 18 UUD 1945. Jadi sesuai mandat konstitusi, semua pihak harus
               menghormati bahwa daerah itu harus mandiri, punya urusan, dan punya
               kewenangan.

               Robert setuju dengan adanya integrasi pengaturan, rasionalisasi jumlah, dan
               mengharmoniskan regulasi. Akan tetapi, langkah ini jangan sampai menjadi jalan
               pemerintah pusat mengambil alih kewenangan pemerintah daerah.

               "Selama ini terjadi problem disharmoni horizontal antar kementerian/lembaga dan
               vertikal pusat dan daerah itu perlu diatur, gimana sih duduk soalnya, penataan
               kewenangan, kata kuncinya itu," ungkap dia.

               Robert mewanti-wanti pemerintah, jika dalam penyusunan omnibus law ini tidak
               dilakukan dengan partisipasi, bisa saja setelah UU cipta kerja disahkan terdapat uji
               materi yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

               Robert menilai, terdapat tiga golongan yang berpotensi melakukan uji materi ini.
               Antara lain, serikat buruh, aktivis lingkungan dan pemerintah daerah. "Mudah-
               mudahan DPR membuka ruang ya untuk RDPU, rapat dengar pendapat, rapat kerja
               dan sebagainya agar semua keresahan tersalurkan," kata dia.

               Sebab itu, Robert meminta Pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam proses
               pembahasan. Apalagi menargetkan pembahasan selesai dalam waktu seratus hari.
               Menurutnya, target seratus hari mungkin saja bisa tercapai dengan lobi-lobi ke
               ketua umum partai.





                                                      Page 173 of 177.
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178