Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020

Title NILAI PESANGON PHK BERKURANG DI OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name tempo.co
Pub. Date 13 Februari 2020
https://nasional.tempo.co/read/1307167/nilai-pesangon-phk-berkurang-di -omnibus-law-
Page/URL
cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Pemerintah memangkas besaran pesangon yang wajib dibayarkan
pengusaha jika melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menteri Tenaga Kerja
Ida Fauziyah mengatakan ada plus minus dalam perubahan aturan yang ada di draf
omnibus law Cipta Kerja ini.

"Jumlah pesangon berkurang, tapi ada cash benefit yang diperoleh mereka yang di-
PHK," kata Ida saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12
Februari 2020.

Ida mengatakan perubahan ini dibuat lantaran aturan pesangon yang ada dalam
aturan pesangon yang ada dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dinilai kurang implementatif. Menurut dia, banyak pengusaha
selama ini tak mampu membayarkan pesangon sesuai besaran yang telah diatur UU
tersebut.

"Kami ingin gimana UU itu bisa implementatif. Kalau hitung-hitung prinsip
pemberian pesangon, upah, itu kan (bagaimana) pengusahanya mampu, buruhnya
cukup," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Ida tak merinci berapa besaran pesangon yang diatur dalam RUU Cipta Kerja itu.
Meski pesangon dipotong, Ida mengatakan pemerintah menyusun skema baru
untuk pekerja yang di-PHK.

Ada tiga program yang digagas pemerintah, yakni pemberian uang saku sebesar
enam bulan gaji, pendidikan vokasi, dan akses penempatan ( placement ) untuk
mendapatkan pekerjaan baru.

Ada pula sweetener untuk orang yang baru bekerja. Besaran sweetener ini bisa
mencapai lima kali gaji. " Sweetener ada formulanya. Itu menjadi bagian dari
kompensasi PHK, tapi diberikan sebagai penghargaan," ujar Ida.

Menurut Ida, aturan pemberian sweetener ini hanya berlaku bagi perusahaan besar.
Namun dia juga belum merinci kriteria perusahaan yang akan terkena aturan ini. Ida

Page 175 of 177.