Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 27
melibatkan tujuh komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari 15 bab
dan 174 pasal," jelasnya.
Sementara itu, draf dan surpres RUU Omnibus Law Perpajakan sudah diserahkan
pemerintah ke DPR sebelumnya. Tidak diketahui persis kapan draf diserahkan.
Namun, pada Selasa (11/2/2020), Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengonfirmasi
draf dan surpres sudah ada di tangan mereka.
Saat ini, Setjen DPR tengah mengkaji draf RUU Omnibus Law Perpajakan untuk
kemudian dibawa dalam rapat pimpinan.
"Iya sudah diterima Sekretariat Jenderal. Tapi belum dibahas di rapat pimpinan
DPR," kata Sekjen DPR Indra Iskandar.
DPR janji pembahasan transparan Terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, DPR
menjamin pembahasan akan melibatkan buruh. Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri
Rahayu memastikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan
tertutup.
Tidak menutup kemungkinan, kelompok buruh juga akan dilibatan dalam
pembahasan bersama DPR dan pemerintah.
"Menurut saya tidak menutup kemungkinan bapak-bapak dari serikat bisa
memberikan masukan. Saya kira tidak akan tertutup untuk itu," kata Sri saat
menerima perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel menyampaikan hal senada. Gobel menjamin DPR
akan memperjuangkan aspirasi para pekerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
"Saya hadir ingin meyakinkan kawan-kawan serikat pekerja. Kami akan berjuang
secara obyektif, manfaat buat bangsa ini, buat keluarga yang belum dapat
pekerjaan, dan juga buat kawan-kawan di depan," tutur Gobel.
Ia yakin akan ada solusi atas kritik-kritik yang selama ini telah dilayangkan publik
terkait RUU Cipta Kerja. Gobel pun meminta masyarakat, dalam hal ini KSPSI,
percaya kepada DPR.
"Kita harus duduk nanti bagaimana memecahkan semua lersoalan. Karena itu,
percayakan pada kami untuk berjuang. Pertemuan hari ini sudah bisa menerima,
kami bisa terima masukan semuanya, bagaimana kami bisa diskusikan cari solusi
yang saling menguntungkan buat bangsa ini," kata dia.
Jokowi target 100 hari, apakah mungkin? Jauh sebelum draf diserahkan ke DPR,
Presiden Joko Widodo sudah punya target yang cukup ambisius terkait penyelesaian
kedua RUU omnibus law.
Page 26 of 177.
