Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 23
Tidak diketahui alasan para menteri menyerahkan berkas kontroversial itu secara
diam-diam. Di sisi lain, siang itu di luar area DPR RI juga tengah berlangsung aksi
buruh untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang dinilai hanya
menguntungkan pengusaha.
Bocornya penyerahan Surat Presiden terakit RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu
berasal dari agenda harian Airlangga. Awalnya, Airlangga dijadwalkan menyerahkan
Surpres RUU Omnibus Law Cilaka ke DPR RI pukul 11.00 WIB. Namun agenda ini
kembali ditarik Humas Kemenko karena adanya rapat terbatas di Istana Bogor.
Setelah kedatangan para menteri itu terendus media, baru lah mereka memutuskan
untuk mengadakan konferensi pers (konpers). Hal ini jelas dilakukan tanpa rencana.
Para media diminta tiga kali berpindah tempat konpers. Pertama, seluruh media
diberitahu bahwa konpers akan berlangsung di ruang pimpinan DPR RI yang berada
di lantai 2 Gedung Nusantara III. Setelah itu, para media kembali diminta turun dan
diberitahu bahwa konpers akan dilaksanakan di dekat lift.
Lokasi konpers kemudian dipindah ke podium Gedung Nusantara III. Tak ada
microphone maupun speaker. Bahkan saat para menteri itu tiba di lokasi konpers,
harus menunggu sekitar 10 menit demi menunggu petugas membawa microphone.
Akhirnya, konpers dadakan itu dimulai 'seadanya' sekitar pukul 14.30 WIB.
Berganti Nama
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan RUU Omnibus Law di sektor
ketenagakerjaan itu berganti nama menjadi Cipta Kerja, bukan lagi Cipta Lapangan
Kerja (Cilaka). Namun ia enggan menjelaskan secara detail alasan pergantian
rancangan beleid sapu jagat tersebut.
"Hari ini disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, Bu Menkeu, Menaker, dan
lainnya untuk bisa berkoordinasi terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja,
bukan lagi Cilaka ya," ujar Puan saat konpers.
RUU itu mencakup 79 Undang-Undang, 15 bab, dan 174 pasal. Nantinya, RUU
Omnibus Law itu akan dibahas sesuai dengan mekanisme di legislatif. Namun Puan
pun belum mengetahui, apakah nantinya dibahas melalui Badan Legislatif (Baleg)
atau dibentuk Panitia Khusus (Pansus).
"DPR belum tahu isinya, hanya disampaikan tadi 164 pasal dan akan melibatkan
tujuh komisi. Dan akan saya jalankan mekanisme DPR, apakah Baleg atau Pansus,
karena kan ini melibatkan tujuh komisi terkait dari beberapa klaster," jelasnya.
Diskusi Publik melalui DPR
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa draf RUU Omnibus Law
Cipta Kerja yang diserahkan ke DPR itu belum melalui diskusi publik atau public
Page 22 of 177.
