Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 24
hearing. Menurutnya sesi dengar pendapat publik akan diserahkan ke DPR melalui
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
"Untuk itu (public hearing), mekanisme pembahasan di DPR itu namanya ada
RDPU," kata Airlangga.
Namun dia berjanji, akan melakukan sosialisasi RUU Omnibus Law itu ke
masyarakat. "Jadi sesudah Surpres ini diberikan, pemerintah dan DPR akan
sosialisasi ke seluruh provinsi bersama dengan komisi terkait," jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak, utamanya buruh, mempertanyakan mengenai RUU
Omnibus Law yang dinilai hanya mementingkan pengusaha. Kalangan buruh bahkan
mengaku tak pernah dilibatkan dalam pembuatan draf tersebut.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
hingga saat ini pun pemerintah tak membuka diskusi dengan para pekerja mengenai
sejumlah pasal di RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal, aturan mengenai
ketenagakerjaan itu semestinya melibatkan pengusaha dan juga pekerja.
Bebas Royalti untuk Pengusaha Batu Bara
Airlangga menyebutkan, royalti nol persen hanya berlaku untuk pengusaha batu
bara yang membangun pabrik di Indonesia.
"Kalau bikin pabrik, maka dia tidak harus bayar royalti. Jadi volumenya tergantung
pabrik. Misalnya dimethyl ether (DME), bahan baku untuk DME tidak menjadi objek
royalti," katanya.
Dia pun menegaskan, jika perusahaan tambang batu bara itu tidak memiliki pabrik,
maka tetap akan membayar royalti ke negara yang sebesar rata-rata 13,5 persen.
"Hanya kalau bikin pabrik. Kalau tidak bikin pabrik dia tidak nol. Itu namanya
fasilitas," jelasnya.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan menanggapi pembebasan
royalti bagi pengusaha batu bara di RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dia hanya
tersenyum dan masuk ke mobil dinasnya tanpa mengucap sepatah kata pun.
Dengan royalti nol persen, maka penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tentunya
akan berkurang drastis. Selama ini, sektor tambang dan mineral merupakan
penyumbang PNBP terbesar di sektor nonmigas.
Pada 2018 saja, PNBP di sektor mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp 50
triliun, yang sekitar 80 persen di antaranya berasal dari setoran pengusaha batu
bara.
Akan tetapi, Kementerian ESDM mengklaim pengurangan PNBP itu tak akan
merugikan negara.
Page 23 of 177.
