Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 54

dengan judul " Berkelahi hingga Tak Miliki Paspor, 66 Pekerja Migran Indonesia
               Dideportasi dari Malaysia ".


                              OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DIKLAIM JAWAB KEBUTUHAN PEKERJA, UKM HINGGA
               Title          INDUSTRI
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      13 Februari 2020
               Page/URL       https://ekbis.sindonews.com/read/1525486/34/omnibus-law-cipta-kerja-di klaim-jawab-
                              kebutuhan-pekerja-ukm-hingga-industri-1581566432
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive

















               Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyakini,
               simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan melalui omnibus law cipta kerja
               akan mendorong peningkatan investasi dan memacu pertumbuhan kegiatan
               berusaha. Hal ini juga akan membuka kesempatan munculnya pengusaha-
               pengusaha baru yang pada gilirannya akan meningkatkan lapangan kerja.

               Untuk itu, Pemerintah mengajukan dua RUU kepada DPR yaitu RUU Cipta Kerja dan
               RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian yang
               disusun dengan metode Omnibus Law. RUU Cipta Kerja mencakup 11 klaster
               sementara Omnibus Law Perpajakan mencakup 6 pilar.

               Khusus untuk Omnibus Law Cipta Kerja telah teridentifikasi 79 UU dan 1.203 pasal
               yang disederhanakan. "Dengan ini akan lebih simple dan diharapkan
               pembahasannya tidak memakan waktu lama," ujar Menko Perekonomian Airlangga
               di Jakarta, Kamis (13/2/2020)

               Kaitannya dengan SDM, Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah akan
               memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan program prakerja. Program ini
               akan diluncurkan pada April 2020, dengan target peserta sebanyak 2 juta.
               "Masyarakat dapat mengikuti kursus atau pelatihan dimana pun, biayanya dari 3
               juta sampe 7 juta, lebih pun bisa," imbuhnya.

               Demi menurunkan tingkat pengangguran, Pemerintah juga akan mendorong
               program place and train. "Pemerintah akan bertanya kepada perusahaan, SDM
               seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian, Pemerintah yang akan membiayai
               pelatihannya," tutur Menko Airlangga.

               Terkait ketenagakerjaan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, Ia menuturkan




                                                       Page 53 of 177.
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59