Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 68

Title          PEMERINTAH MATANGKAN PENYUSUNAN RPP BAGI AWAK KAPAL MIGRAN
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      13 Februari 2020
                              https://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-matangkan-penyusunan-rpp- bagi-awak-
               Page/URL
                              kapal-migran.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Merdeka.com - Pemerintah terus matangkan koordinasi dalam penyusunan
               Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal
               Perikanan di Indonesia. Sinkronisasi regulasi lintas kementerian dalam penyusunan
               RPP ini dilakukan untuk mensinergikan pembagian tugas dan wewenang pada
               masing-masing Kementerian / lembaga terkait. Saat ini RPP bagi awak kapal migran
               telah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

               "Pembahasan rapat koordinasi ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam
               memberikan pelindungan bagi pekerja awak kapal migran Indonesia yang bekerja di
               luar negeri," kata Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri rapat kerja bersama antara
               Kemnaker, Kementerian KKP, Kemenhub, serta dengan Komisi IX DPR RI di ruang
               rapat komisi IX DPR RI, Jakarta , Rabu (12/2).

               Raker yang dipimpin oleh Felly estelita runtuwene, selaku Ketua Komisi IX DPR RI
               ini turut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Dirjen
               Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo. Ida menjelaskan
               dalam penyusunan RPP telah dilaksanakan beberapa kali rapat koordinasi lintas
               kementerian dan lembaga.

               Bahkan dalam rapat yang difasilitasi oleh Kemenko PMK pada 19 Juni 2019 tahun
               lalu, telah ditandatangani kesepakatan oleh perwakilan dari Kemnaker, Kemenhub,
               KKP, BNP2TKI, Kemlu, Kemenkum HAM, Kementerian PPPA, Setkab dan Kemenko
               PMK.

               Dalam pertemuan itu disepakati beberapa poin di antaranya yakni Kemnaker
               menjadi regulator terhadap pengaturan penempatan dan pelindungan Pelaut
               dengan merujuk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang
               pelayaran dan kelautan perikanan (Kementerian Perhubungan dan Kementerian
               Kelautan dan Perikanan).

               RPP awak kapal hanya mengatur mengenai penempatan dan pelindungan awak
               kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja di atas kapal berbendera asing,
               terkait dengan Persyaratan perusahaan penempatan awak kapal, persyaratan awak
               kapal, dan syarat dan kondisi kerja, seperti upah, waktu kerja istirahat,cuti,jaminan




                                                       Page 67 of 177.
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73