Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 66

Title          PEMERINTAH SIAPKAN PENYUSUNAN RPP BAGI AWAK KAPAL MIGRAN
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      13 Februari 2020
                              https://www.liputan6.com/news/read/4177875/pemerintah-siapkan-penyusun an-rpp-
               Page/URL
                              bagi-awak-kapal-migran
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               Jakarta Pemerintah terus koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan
               Pemerintah (RPP) untuk Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan di Indonesia.

               Sinkronisasi regulasi lintas kementerian dalam penyusunan RPP ini dilakukan untuk
               mensinergikan pembagian tugas dan wewenang pada masing-masing Kementerian /
               lembaga terkait.

               Saat ini RPP bagi awak kapal migran telah memasuki tahap harmonisasi di
               Kementerian Hukum dan HAM.

               "Pembahasan rapat koordinasi ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam
               memberikan pelindungan bagi pekerja awak kapal migran Indonesia yang bekerja di
               luar negeri," kata Menaker Ida Fauziyah saat menghadiri rapat kerja bersama antara
               Kemnaker, Kementerian KKP, Kemhub, serta dengan Komisi IX DPR RI di ruang
               rapat komisi IX DPR RI , Jakarta, Rabu, (12/2/2020).

               Raker yang dipimpin oleh Felly estelita runtuwene, selaku Ketua Komisi IX DPR RI
               ini turut dihadir oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Dirjen
               Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo.

               Ida menjelaskan dalam penyusunan RPP telah dilaksanakan beberapa kali rapat
               koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

               Bahkan dalam rapat yang difasilitasi oleh Kemenko PMK pada 19 Juni 2019 tahun
               lalu, telah ditandatangani kesepakatan oleh perwakilan dari Kemnaker, Kemhub,
               KKP,BNP2TKI, Kemlu, Kemenkum HAM, Kementerian PPPA, Setkab dan Kemenko
               PMK.

               Dalam pertemuan itu disepakati beberapa poin diantaranya yakni ; Kemnaker
               menjadi regulator terhadap pengaturan penempatan dan pelindungan Pelaut
               dengan merujuk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang
               pelayaran dan kelautan perikanan (Kementerian Perhubungan dan Kementerian
               Kelautan dan Perikanan).




                                                       Page 65 of 177.
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71