Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 69
sosial asuransi, pencegahan kecelakaan kerja, pemulangan, pelayanan kesehatan di
atas kapal dan di darat, dan akses kesejahteraan di pelabuhan.
"Sedangkan pengaturan mengenai teknis perkapalan tetap merupakan kewenangan
kementerian perhubungan dan kementerian Kelautan dan Perikanan untuk
mengaturnya," kata Ida.
Ida juga menegaskan bahwa perusahaan penempatan awak kapal niaga dan awak
kapal perikanan adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
yang harus memenuhi persyaratan UU No. 18 Tahun 2017.
Kemudian terkait hal Awak Kapal yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan
(P3MI, Badan (BPPMI) dan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib
ikut serta dalam program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan).
Ida juga menambahkan terkait izin lembaga penempatan awak kapal, dengan
diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2017 maka semua perizinan perusahaan
penempatan Pekerja Migran Indonesia termasuk awak kapal niaga dan awak kapal
perikanan (manning agent) yang bekerja di atas kapal berbendera asing dikeluarkan
oleh satu kementerian (Kementerian Ketenagakerjaan).
[hhw].
Page 68 of 177.
