Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020

berada di tangan pemerintah pusat yakni Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) yang dulunya adalah Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)," katanya.

Alasannya, kata dia, TKI yang berangkat dan datang serta permasalahannya tidak
mampu ditangani Pemkab Nunukan dikarenakan bukan warganya.

"Apalagi jika anggaran penanganannya dibebankan kepada Pemkab Nunukan maka
sangat tidak mungkin sementara anggaran dalam APBD sangat terbatas," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, keberadaan BP3TKI di Kabupaten Nunukan masih sangat
dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan BP2MI dari pusat yang memang khusus
menangani masalah TKI.

Mengenai UU Nomor 18 Tahun 2017 dan Permenaker Nomor 9 dan 10 Tahun 2019,
ia menyatakan, telah menyurati kementerian dan lembaga terkait sejak tahun lalu
tetapi belum mendapatkan respon.

Ia mengatakan dalam waktu dekat ini Pemkab Nunukan kembali mempertanyakan
agar tidak menimbulkan kesalahapahaman masalah penanganan TKI di daerah itu.

"Kita sudah menyurat ke kementerian dan lembaga terkait soal ini. Bahkan saya
sudah ketemu langsung dengan Pak Nusron, Kepala BNP2TKI mempertanyakan soal
ini juga. Tapi memang belum ada jawabannya sampai sekarang," katanya.

Pada intinya, kata Asmin Laura Hafid , keberadaan BP3TKI untuk menangani
permasalahan TKI dari Malaysia di Kabupaten Nunukan masih sangat dibutuhkan,
sebab Pemkab Nunukan tidak mampu menanganinya. Selain keterbatasan anggaran
dan juga perihal TKI dari negeri jiran bukan warga Kabupaten Nunukan.

Secara terpisah, Kepala BP3TKI Nunukan, Kombes (Pol) Hotma Viktor Sihombing
melalui Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan TKI, Arbain menyambut baik upaya
dan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemkab Nunukan terkait dengan
fenomena penanganan TKI ini.

Hanya saja, kata dia, BP3TKI Nunukan masih membutuhkan penegasan, baik
berkaitan dengan peran pemda dan anggaran penanganannya maupun keberadaan
lembaganya tersebut.

"Karena Bupati Nunukan sudah menyurat ke pusat maka lebih baik langsung
menyurati juga kepada Menteri PAN dan RB dan Menaker," katanya.

Ia mengharapkan, Bupati Nunukan agar menyurat ke Kementerian PAN dan RB dan
Kemenker untuk memperjelas posisi pemda dan BP3TKI di daerah itu sehingga tidak
menimbulkan persepsi yang berbeda.

Pewarta: Rusman Editor: Andi Jauhary COPYRIGHT (c)2020 .

Page 83 of 177.