Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 89
Title PEMERINTAH BENTUK TIM KONSULTASI OMNIBUS LAW CILAKA, KSPI TOLAK BERGABUNG
Media Name kumparan.com
Pub. Date 13 Februari 2020
https://kumparan.com/kumparanbisnis/pemerintah-bentuk-tim-konsultasi-o mnibus-law-
Page/URL
cilaka-kspi-tolak-bergabung-1spZjBPTmvw
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pemerintah membentuk Tim Konsultasi Publik RUU Omnibus Law Cilaka yang kini
disebut sebagai Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. Hal itu dituangkan
dalam Keputusan Menko Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020 tentang Tim
Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan
Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.
Dalam Kepmen yang ditetapkan tanggal 7 Februari 2020 tersebut, pemerintah
mengajak keterlibatan pengusaha sampai para serikat buruh untuk membahas,
konsultasi, penyiapan, sampai penyusunan terkait rencana pelaksanaan UU cipta
kerja.
Namun, Kepmen yang dikeluarkan Airlangga itu dianggap tetap tidak bisa mewadahi
keinginan buruh. Sehingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang ikut
diajak membahas masalah tersebut menolak untuk bergabung.
"Menko Perekonomian membuat tim semacam tim sosialiasi melibatkan pemerintah,
serikat buruh, dan pengusaha. Sikap dari KSPI menolak masuk tim itu," kata Ketua
Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S. Cahyono saat dihubungi
kumparan, Kamis (13/2).
Kahar mengatakan selama ini pemerintah diam-diam saja dalam menyusun draft
omnibus law cipta kerja. Ia merasa dengan mengeluarkan Kepmen tersebut,
pemerintah hanya sekadar formalitas saja dalam melibatkan serikat buruh.
"Kami khawatir karena sejak awal proses pembahasannya tertutup kan dalam
proses penyusunan draftnya. Kami khawatir ini hanya semacam formalitas akhirnya,
bahwa seolah-olah sudah diajak bicara, seolah-olah sudah melibatkan serikat buruh
tapi secara hanya semacam prosedur formal gitu," ujar Kahar.
Kahar juga mempertanyakan barometer atau pertimbangan sebuah serikat pekerja
bisa diajak bergabung dalam tim untuk membahas UU tersebut. Ia menuturkan
banyak serikat pekerja yang tidak masuk dalam tim tersebut. Ia khawatir kondisi itu
malah bisa memecah belah perkumpulan para pekerja.
Page 88 of 177.
