Page 87 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 FEBRUARI 2020
P. 87
Title DRAF OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, JOKOWI HAPUS CUTI PANJANG
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 13 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200213111327-92-474220/draf-omn ibus-law-
Page/URL
cipta-kerja-jokowi-hapus-cuti-panjang
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jokowi memutuskan untuk menghapus aturan pemberian waktu istirahat panjang
atau cuti panjang bagi pekerja yang masa kerjanya di sebuah perusahaan sudah
lebih dari 6 tahun. Penghapusan tersebut tertuang dalam RUU Cipta Lapangan
Kerja.
Dalam draf RUU yang didapat CNNIndonesia.com, perusahaan bisa memberikan cuti
atau istirahat panjang kepada karyawan mereka. Cuti panjang tersebut diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Bila dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku sekarang, aturan
tersebut berbeda jauh. Dalam UU Ketenagakerjaan, pemberian cuti panjang diatur
secara khusus dalam Pasal 79 ayat 2 huruf (d).
Pokok aturannya, pengusaha wajib memberikan waktu istirahat atau cuti kepada
buruh, termasuk istirahat panjang. Untuk istirahat panjang, waktu yang diberikan
sekurang-kurangnya dua bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan
masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang sudah bekerja selama 6 tahun secara
terus menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja atau buruh
tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan
selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.
Pelaksanaan waktu istirahat panjang tersebut diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
CNNIndonesia.com mencoba meminta penjelasan dari Sekretaris Menko
Perekonomian Susiwijono atas kebenaran isi draf ruu tersebut. Tapi sampai berita
ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan responsnya.
Sebagai informasi, pemerintah memang berencana menerbitkan Omnibus Law UU
Cipta Lapangan Kerja. Klaim pemerintah, aturan tersebut diterbitkan untuk memacu
investasi.
Namun, rencana tersebut mendapatkan tentangan dari buruh. Mereka khawatir
keberadaan UU Cipta Kerja tersebut nantinya akan mengganggu hak buruh.
Page 86 of 177.
