Page 50 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 ApRIL 2019
P. 50

Title          PETUGAS KPPS MENINGGAL TANPA BPJS-TK, BPJS WATCH: ITU KELALAIAN
               Media Name     tirto.id
               Pub. Date      22 April 2019
               Page/URL       https://tirto.id/petugas-kpps-meninggal-tanpa-bpjs-tk-bpjs-watch-itu-k elalaian-dmQN
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative




               Koordinator Advokasi Badan Pemberi Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar
               menilai absennya asuransi kerja yang menjadi hak petugas Kelompok Penyelenggara
               Pemungutan  Suara  (KPPS)  merupakan  sebuah  kelalaian.  Tepatnya,  kelalaian
               pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

               Timboel  mengatakan  penyelenggara  pemilu  sepatutnya  mendaftarkan  BPJS
               Ketenagakerjaan (BPJS TK) bagi petugas KPPS lantaran mereka bekerja secara ad
               hoc     dan     tidak    dihitung     sebagai     Aparatur     Sipil    Negara     (ASN).

               Hal  ini,  katanya,  menjadi  penting  lantaran  kini  terbukti  pekerjaan  sebagai  KPPS
               kenyataannya       memiliki     risiko    kecelakaan      kerja     bahkan      kematian.

               "Ini  enggak  diantisipasi  oleh  KPU  dan  pemerintah.  Persoalannya  jadi  siapa  yang
               menjamin mereka kalau tidak didaftarkan ke BPJS-TK saat ada kecelakaan kerja dan
               kematian.  Ini  kelalaian,"  ucap  Timboel  saat  dihubungi  reporter  Tirto  pada  Senin
               (22/4/2019).

               Timboel  mengatakan  kelalaian  ini  semakin  menjadi-jadi  saat  desakan  untuk
               mendaftarkan petugas KPPS ini sudah lama diupayakan oleh Dewan Jaminan Sosial
               Nasional (DJSN).

               Pada 11 April 2019 lalu, Timboel mengingat betul bahwa ada 8,2 juta pekerja KPU
               dan Bawaslu mulai dari komisioner hingga berstatus ad hoc tercatat belum didaftarkan
               ke BPJS-TK.

               Menurut surat bernomor 71/IV/2019, alasan pendaftaran itu ditangguhkan karena
               belum dianggarkan.

               Namun,  dalam  beberapa  kasus  di  daerah,  petugas  KPPS  banyak  yang  sakit  atau
               meninggal  akibat  kelelahan  hingga  menerima  ancaman  sudah  telanjur  terjadi.
               Timboel  mengatakan  baik  KPU  dan  Kemenkeu  telah  mengabaikan  surat  itu.

               "Sebenarnya  Ketua  DJSN  sudah  mengirim  surat  ke  Kemenkeu  untuk  didaftarkan
               [KPPS] tapi tidak direspons Menkeu dan KPU," ucap Timboel.

               Menanggapi situasi ini, Timboel mengatakan pemerintah harus menanggung biaya
               pengobatan  dan membayarkan hak  pekerja yang meninggal setara ketika mereka
               sudah didaftarkan ke BPJS-TK.







                                                       Page 50 of 78.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55