Page 51 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 ApRIL 2019
P. 51
Menurutnya, hal ini adalah solusi jangka pendek sebagai kompensasi atas kelalaian
pemerintah memberikan jaminan bagi pekerja KPPS.
Lalu solusi jangka panjangnya, Timboel menyoroti perlunya revisi pada Peraturan KPU
Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya menyebutkan tugas dan wewenang KPPS dan
petugas Ad Hoc lainnya.
Menurut Timboel, hak-hak para pekerja ini harus diatur dan disebutkan gamblang
seperti berhak mendapatkan jaminan BPJS-TK.
"Ini harus segera diselesaikan karena KPU tidak mendaftarkan maka KPU harus
membayar sesuai kewajiban bila mereka sudah didaftarkan BPJS-TK. Jangka
panjangnya pemerintah harus merevisi regulasi," ucap Timboel.
"Kami mendesak pemerintah dan penyelenggara pemilu menyantuni dan membayar
hak mereka yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja," tambah Timboel.
(tirto.id - Politik)
Page 51 of 78.
