Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 107
provinsi? Ya aspirasinya banyak. Ya memang berkaitan dengan upah buruh yang
semakin kecil, saya kira tidak lah benar. Karena prinsipnya ada dua syarat penting
yang harus ada dalam pemberian upah, yang pertama berdasarkan kesepakatan
antara pengusaha dengan pekerja.
Dan tidak boleh di bawah upah minimum, diatur dengan formula Jadi memang
mereka new comer, new employee, mereka yang bekerja pada fase awal masuk
dunia kerja. Upah minimum (provinsi) ini tidak berlaku bagi teman-teman yang eksis
bekerja. Ini yang akan terus kami sosialisasikan.
Ketentuan upah minimum pada cipta kerja ini hanya berlaku untuk mereka yang
bekerja pada 0-1 tahun. Kemudian yang dianggap kontroversi banyak sekali
aspirasi, upah minimum menggunakan standar provinsi padahal sebelumnya bisa
diatur pada standar kota dan kabupaten.
Yang pertama upah minimum pada jaring pengaman, batas terendah yang
digunakan sebagai jaring pengaman agar pekerja atau buruh itu tidak dibayar lebih
rendah dari upah minimum.
Kemudian penetapan upah minimum pada UMP merupakan salah satu upaya untuk
mengedepankan upah minimum sebagai safety nett. Akan terjadi penyederhanaan
upah minimum yang berimplikasi positif, proses penetapan dan peninjauan upah
minimum berdasarkan pada ketersediaan data ekonomi makro yang valid, relevan,
dan akuran sesuai kebutuhan.
Juga menghilangkan kerancuan dalam implementasi dan mengefektifkan komunikasi
serta penyederhanaan, penyebarluasan upah minimum dievaluasi secara ketat
penerapannya sesuai dengan filosofinya sebagai jaring pengaman.
Ketiga itu akan mengurangi disparitas antar kabupaten dalam satu provinsi seperti
yang terjadi saat ini. Jadi terlalu disparitas antarkabupaten.
Misal Jawa Barat, disparitas antara Bekasi, Karawang dengan Garut, Tasik itu kan
cukup tinggi. Bekasi dan Karawang, UMK Rp 4 jutaan, sedangkan di Garut itu Rp 1,8
juta. Disparitas sangat tinggi, jadi upah minimum itu yang bisa mengurangi gap
atau kesenjangan.
Tribun: Hal yang ditakuti buruh, jika RUU Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja akan menggunakan batas bawah yang diatur upah provinsi, padahal
lebih rendah dari UMK daerah tertentu? Sekali lagi, ini kan berlaku untuk
pekerja baru. Teman-teman yang sudah bekerja ini akan mengikuti struktur dan
skala upah. Upah ini tidak bisa ditangguhkan. Jadi ini berlaku pada pekerja baru.
Setelah Undang-Undang ini disahkan maka berlaku untuk pekerja baru.
Tribun: Ada juga beberapa kontroversi dalam RUU Ombinus Law Cipta
Lapangan Kerja. Misal dalam PHK, semula pekerja berhak memperoleh
pesangon dan atau uang penghargaan massa kerja dan uang penggantian
Page 106 of 192.
