Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 106
TKA asal China yang ditolak? Seberapa banyak? Memang kita tidak
memberikan perpanjangan visa karena berkaitan dengan kebijakan Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM yang belum memperbolehkan TKA dari China untuk
masuk ke Indonesia.
Nanti akan ada lagi karena WHO itu modelnya selektif, tapi harus ada prosedur dan
protokol kesehatan tertentu. Misal, saya bukan dari Wuhan, tapi China lainnya boleh
masuk dengan syarat mengikuti protokol tertentu dia harus melakukan 14 hari
untuk observasi misalnya. Kita mengikuti prosedur WHO.
Tribun: Mengenai Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Presiden Jokowi menargetkan 100 hari RUU Omnibus Law Cipta Kerja
harus selesai, tapi sebelum itu diketuk di DPR dibahas secara serius dan
banyak kritikan RUU itu tidak pro-pekerja. Apa tanggapan anda? Ya, kami
menghargai aspirasi dari teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh. Dan kami
sebenarnya memfasilitasi dialog sosial melalui tim yang dibentuk oleh Pak Menko.
Tim ini tim triparkit, teman-teman serikat pekerja-serikat buruh, kemudian teman-
teman mewakili pengusaha itu Apindo dan Kadin, kemudian kami mewakili dari
pemerintah.
Tim ini tidak hanya melakukan komunikasi publik, teman-teman juga mengaji
substansi dari RUU ini. Dan tidak hanya substansi RUU tapi kami berharap teman-
teman memberi masukan dari aturan pelaksana Undang-undang ini. Nanti akan ada
peraturan pemerintah.
Berharap sekali teman-teman memanfaatkan momentum ini untuk bisa
menyampaikan aspirasi itu untuk kemudian dicantumkan dalam substansi Undang-
Undang. Ini kan baru RUU, baru Rancangan Undang-Undang, belum menjadi
Undang-Undang.
Prosesnya panjang dan threatmen terhadap RUU ini kan sama dengan threatmen
RUU yang lain. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilalui. Dan itu pemerintah, kalau
Pak Jokowi berharap 100 hari selesai, itu kan harapan. Selanjutnya beliau
menyampaikan berkali-kali menyerahkan sepenunya kepada DPR bagaimana
mekanismenya.
Jadi ruang untuk mendiskusikan aspirasi itu sangat terbuka. Kami bisa mengusulkan
melalui kami untuk kami bawa ke DPR atau teman-teman bisa juga langsung
mengomunikasikan aspirasinya ke teman-teman DPR. Memang Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu
kan mensyaratkan pentingnya pelibatan publik untuk pembahasan lebih jauh.
Jadi ini belum menjadi Undang-Undang, jadi masih tahapannya masih banyak dan
pemerintah mengikuti tahapan itu.
Tribun: Apa saja yang menjadi krusial? Soal Upah Minimum Provinsi
karena menghilangkan upah minimum kota (UMK) lalu disamakan level
Page 105 of 192.
