Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 175
Title OMNIBUS LAW BERTABUR PASAL ZOMBIE: DIMATIKAN MK, DIHIDUPKAN RUU CIPTA KERJA
Media Name detik.com
Pub. Date 06 Maret 2020
https://news.detik.com/berita/4927675/omnibus-law-bertabur-pasal-zombi e-dimatikan-
Page/URL
mk-dihidupkan-ruu-cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Draf RUU Cipta Kerja dinilai bermasalah. Selain proses penyusunan yang
dinilai tertutup, substansinya juga banyak cacat. Salah satunya banyak pasal yang
sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) tapi malah dihidupkan lagi di draf itu.
RUU Cipta Kerja merevisi 79 UU yang ada. Dalam draf itu, ada putusan MK tidak
ditindaklanjuti di dalam RUU Cipta Kerja. Kedua, tindaklanjut terhadap putusan MK
bersifat parsial atau hanya sebagian yang diakomodasikan di dalam RUU Cipta
Kerja.
"Ketiga, munculnya pasal zombie atau pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK
akibat bertentangan dengan UUD 1945 dihidupkan kembali oleh pemerintah di
dalam RUU Cipta Kerja," kata Koordinator Konstitusi dan Ketatanegaraan KODE
Inisiatif, Violla Reininda dalam siaran pers yang didapat detikcom, Jumat
(6/3/2020). KODE merupakan lembaga swadaya yang khusus mengkaji isu-isu
demokrasi dan konstitusi.
Dengan tidak mengakomodasikan tafsiran konstitusional MK dalam RUU Cipta Kerja,
KODE menilai pemerintah berpotensi mengangkangi norma-norma konstitusi pula.
Seperti Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dasar bahwa kedaulatan berada
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu juga
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang meletakkan dasar bahwa Negara Indonesia adalah
negara hukum.
"Presiden dan DPR harus mengkaji secara komprehensif implikasi dari semua aturan
yang dinormakan di dalam RUU Cipta Kerja, mengingat dampak pengaturan RUU
Cipta Kerja bersifat luas dan sistem," ujar Violla. Lalu apa saja pasal zombie itu?
1. Pasal 10 ayat 2 UU Ketenagalistrikan tentang BUMD.
2. Pasal 22 UU Penanaman Modal.
3. Pasal 158, 159 dan Pasal 160 ayat 1 UU Ketenagakerjaan terkait alasan PHK.
4. Pasal 65 ayat 7 tentang perjanjian kerja waktu tertentu UU Ketenagakerjaan.
5. Pasal 1 angka 23 UU tentang Minyak dan Gas Bumi.
6. Pasal 251 ayat 1, 4, dan 5 UU Pemda terkait pembatalan Perda.
7. Pasal 54 ayat 1 UU Ketenagalistrikan tentang pidana penjara 5 tahun.
(asp/dhn)
Page 174 of 192.
