Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020

"Jadi memang untuk mereka new comer, yang bekerja pada fase awal masuk
dunia kerja. Upah minimum ini tidak berlaku bagi teman-teman yang eksis bekerja.
Ini yang akan terus kami sosialisasikan," jelas Ida Fauziyah .

"Ketentuan upah minimum pada cipta kerja ini hanya berlaku untuk mereka yang
bekerja pada 0-1 tahun," ia memastikan kembali.

Melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja, upah minimum nantinya akan menggunakan
standar provinsi.

Sebelumnya, upah minimum diatur menggunakan standar kota dan kabupaten.

Berkaitan dengan ini, Ida menjelaskan, upah minimum pada jaring pengaman atau
batas terendah akan digunakan. Tujuannya agar pekerja atau buruh tidak dibayar
lebih rendah dari upah minimum.

"Kemudian penetapan upah minimum pada UMP merupakan salah satu upaya
untuk mengedepankan upah minimum sebagai safety nett," jelas Ida.

Melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah ingin melakukan
penyederhanaan upah minimum yang berimplikasi positif bagi pekerja.

Proses penetapan dan peninjauan upah minimum pun sudah diselaraskan dengan
ketersediaan data ekonomi makro yang valid, relevan, dan akuran sesuai
kebutuhan.

Selain itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga dapat menghilangkan kerancuan
dalam implementasi pemberian upah pekerja.

Nantinya, penyebarluasan upah minimum akan dievaluasi secara ketat.

"Itu dilakukan agar penerapannya sesuai dengan filosofinya sebagai jaring
pengaman," jelas Ida Fauziyah .

Selain itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai mampu mengurangi disparitas upah
antara kabupaten dalam satu provinsi seperti yang terjadi saat ini.

Misalnya antara kabupaten di Jawa Barat. Disparitas antara Bekasi, Karawang
dengan Garut, Tasik saat ini masih cukup tinggi. Upah minimum di Bekasi mencapai
Rp 4 jutaan sementara di Garut hanya Rp 1,8 juta.

"Disparitas sangat tinggi, jadi upah minimum (dalam RUU Omnibus Law Cipta
Kerja) itu yang bisa mengurangi gap atau kesenjangan," Ida Fauziyah menegaskan
kembali.

Page 176 of 192.