Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 22

Title          POLEMIK OMNIBUS LAW, INI KOMENTAR PAKAR DAN SERIKAT PEKERJA
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      08 Maret 2020
                              https://nasional.sindonews.com/read/1549306/15/polemik-omnibus-law-ini -komentar-
               Page/URL
                              pakar-dan-serikat-pekerja-1583625751
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive



















               Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar,
               Fahri Bachmid, menilai keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja dapat menjawab
               permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia. Untuk itu, ia mendukung
               pemerintah segera menerbitkan aturan tersebut.

               "Urgensi dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja adalah adanya dinamika
               perubahan global, perlu respons yang cepat dan tepat, dan tanpa reformulasi
               kebijakan, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat," ujar Bachmid kepada
               wartawan, Minggu (8/3/2020).

               Melihat potensi perkembangan ekonomi global pada saat ini, adanya Omnibus Law
               Cipta Kerja dinilai Bachmid dapat menciptakan terjadinya pertumbuhan struktur
               ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor.

               Menurutnya pula, keluarnya aturan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi
               melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan peningkatan
               produktivitas.

               "Dan, jika Omnibus Law tidak dilakukan, maka lapangan pekerjaan akan pindah ke
               negara lain yang lebih kompetitif. Hal ini merupakan urgensi dari Omnibus Law,"
               ujar Bachmid.

               Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat
               Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menyoroti kepastian pekerjaan yang
               akan didapatkan setelah terbitnya aturan. Ia mengharapkan agar aturan tersebut
               dapat mengakomodir kepentingan tenaga kerja.

               "Yang sangat dibutuhkan pekerja Indonesia saat ini bukan "pemanis" tetapi
               kepastian pekerjaan, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial yang layak,"
               ujarnya.





                                                       Page 21 of 192.
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27