Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 50
Title INDEF NILAI RUU CIPTA KERJA BERPOTENSI KURANGI PENDAPATAN DAERAH
Media Name tempo.co
Pub. Date 07 Maret 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1316469/indef-nilai-ruu-cipta-kerja-berpo tensi-kurangi-
Page/URL
pendapatan-daerah
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
menilai bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan berdampak kepada Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Secara keseluruhan, penurunan PAD ini akan mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jika ada potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah , maka ini meningkatkan
ketergantungan pada dana transfer daerah," kata Kepala Center of Macroeconomics
and Finance Indef Rizal Taufikurrahman di Jakarta, Jumat 6 Maret 2020.
Rizal menilai, RUU Cipta Kerja akan memangkas kewenangan pemerintah daerah
dalam hal perizinan khususnya investasi. Dia mengatakan, perubahan undang-
undang secara sekaligus tersebut akan mempengaruhi peran serta pelaksanaan dari
kebijakan desentralisasi.
Selama ini PAD kabupaten dan kota masih di bawah 10 persen. Ia memperkirakan,
penurunan potensi pendapatan daerah ini akan mendorong kesenjangan
antardaerah semakin lebar, padahal indeks gini Indonesia saat ini ada di angka 3,7.
Untuk itu, ia mengatakan, seyogianya RUU Cipta Kerja terkait pencabutan
wewenang daerah dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
dipertimbangkan ulang. "Artinya dikembalikan pada semangat khittah desentralisasi.
Yaitu mendekatkan pelayanan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan sesuai
dengan daerahnya masing-masing," ucap Rizal.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan, RUU Cipta Kerja bisa melibatkan
Pemerintah Daerah dalam perumusannya untuk mengharmonisasikan peran dan
fungsi daerah dalam konteks semangat desentralisasi. "Dari hasil kajian kita, khusus
yang untuk klaster administrasi pemerintahan, klaster itu terdiri atas penataan
kewenangan, ini dapat mengurangi wewenang Pemda. Ini seharusnya dilihat ulang,
justru berikan peran itu ke Pemda," katanya.
Menurut dia, kewenangan Pemda yang tereduksi dapat menghambat kinerja
ekonomi regional, yang akhirnya dapat terasa pada PDB nasional. "Setiap daerah
memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak semua membutuhkan omnibus law .
Perlu diperhatikan struktur ekonomi daerah. ketenagakerjaan, hingga kondisi
sosial," tuturnya.
Page 49 of 192.
