Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 49
Title APKASI DUKUNG OMNIBUS LAW CIPTAKER DAN BERI CATATAN
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 07 Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200307023950-20-481315/apkasi- dukung-
Page/URL
omnibus-law-ciptaker-dan-beri-catatan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
Abdullah Azwar Anas memberi catatan mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja
(Ciptaker) yang dalam waktu dekat bakal digodok di DPR. Hal itu ia katakan usai
bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Pusat
Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (6/3). Azwar mengatakan pihaknya mendukung
langkah pemerintah pusat menyusun Omnibus Law tersebut, namun dengan sejumlah
catatan.
Anas menilai Omnibus Law Cipta Kerja bisa mengangkat peluang terbukanya investasi
di daerah yang berguna untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.
"Tetapi secara umum prinsip Pemda ingin memberikan dukungan, selama itu
memberikan cipta lapangan kerja yang luas dan memberikan ruang yang seluas-luasnya
bagi masyarakat. (agar masyarakat) jauh lebih bagus atau lebih sejahtera," kata Anas.
Tak hanya itu, Anas menyatakan RUU itu memiliki dampak langsung terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan perekonomian di daerah.
Omnibus law Cipta Kerja, kata dia, diyakinii mampu mempercepat pertumbuhan
investasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh daerah. Tak hanya
itu, regulasi itu turut mencoba mendorong penyederhanaan perizinan, investasi,
perlindungan usaha, serta kemudahan usaha di daerah.
"Dan beliau [Tito] tadi akan mengajak APKASI untuk melakukan pembahasan terkait
dengan substansi dari Omnibus Law, karena pasalnya sangat banyak, dan ini tidak bisa
kita baca (dan) kita pahami sendiri." kata dia.
Meski demikian, Anas menyatakan pihaknya mengaku akan tetap melakukan
pendalaman terhadap RUU tersebut. Terutama mendalami terkait pasal-pasal yang
dinilai kontroversial dalam regulasi tersebut. Diketahui, beberapa serikat pekerja
menyoroti pasal-pasal kontroversial dalam RUU tersebut. Diantaranya soal upah
minimum yang berpotensi berkurang bagi buruh tingkat kabupaten/kota dan ketentuan
kerja kontrak.
"Kita belum sampai ke subtansi itu (per pasal), akan kita bahas bersama dengan
dijembatani oleh Pak Mendagri dengan Pak Menko, nanti akan dilakukan pendalaman,"
kata dia.
(rzr/ain).
Page 48 of 192.
