Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 44

Title          INDEF: OMNIBUS LAW AKAN BANYAK BERPENGARUH PADA PERAN DAN FUNGSI PEMDA
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      07 Maret 2020
                              https://politik.rmol.id/read/2020/03/07/424342/indef-omnibus-law-akan- banyak-
               Page/URL
                              berpengaruh-pada-peran-dan-fungsi-pemda
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak hanya berpengaruh pada sektor
               ketenagakerjaan semata, tapi juga berbagai sektor ikut terpengaruh.

               Salah satunya peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dari
               kebijakan desentralisasi.

                Demikian dikatakan Kepala Center of Macroeconomics and Finance Indef Rizal
               Taufiqqurahman, dalam diskusi 'Omnibus Law Mereduksi Kewenangan Daerah' di
               ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

                 Rizal menyampaikan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia disinyalir dicederai
               karena perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat
               tanpa melibatkan pemerintah daerah.

                "Pasal-pasal tersebut menyangkut kewenangan pemerintah daerah dan potensi
               penerimaan pemerintah daerah. Pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam
               perumusan RUU Omnibus law untuk mengharmonsasikan peran dan fungsi daerah
               dalam konteks semangat desentralisasi," ujarnya.

                Sementara itu, ekonom senior Indef Faisal Basri menerangkan, Indonesia saat ini
               telah menjelma tidak ubahnya negara federal terbatas.

                Dia contohkan seperti DKI Jakarta, Papua, Jogjakarta dan Aceh punya UU Pemilu
               sendiri. Sehingga tidak mungkin ada kebijakan yang harus terpusatkan.

                 "Partai lokal sendiri di Aceh, Papua ada dewan wakil adat, Jogja juga
               keistimewaan, Bali juga. Indonesia sungguh negara unity in diversity. Pulau-
               pulaunya banyak, adat beda," katanya.

                "Oleh karena itu, mengingat masyarakat seperti itu nggak mungkin ada kebijakan
               pusat tunggal yang mampu megatasi semua masalah di daerah," tandasnya.

                EDITOR:  AHMAD KIFLAN WAKIK









                                                       Page 43 of 192.
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49