Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 46
Hubungan kerja ke depan sangat mengkhawatirkan karena tidak akan ada pekerja
tetap. Semua menjadi pekerja kontrak atau PKWT. Ini kan menjadi masalah buat
masyarakat Bali karena ketika melihat secara umum saja, RUU ini bertentangan
dengan konsep Tri Hita Karana dalam ajaran Hindu. Bagaimana hubungan manusia
dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, dan juga manusia dengan
Tuhan," katanya.
Ia menjelaskan bahwa FSPM regional Bali memiliki anggota kurang lebih 2.500
orang untuk sektor hotel dan restoran di wilayah Bali.
Aksi unjuk rasa ini diikuti masyarakat yang tergabung dalam koalisi rakyat Bali
menolak UU Omnibus Law, baik mahasiswa maupun LBH dan juga praktisi
lingkungan yang memang memiliki kepentingan yang sama menolak RUU Omnibus
Law.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus
Ngurah Arda mengatakan surat penolakan RUU Omnibus Law sudah dilaporkan
kepada pimpinan.
"Kami sudah mengingatkan untuk mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari
serikat pekerja untuk mendiskusikan penolakan RUU Omnibus Law dengan
Gubernur Bali," katanya.Pemerintah Provinsi Bali sudah merespon dan mengajak
perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri untuk bersama mendiskusikan hal
tersebut.
Page 45 of 192.
