Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 MARET 2020
P. 95
Title MAJELIS BURUH RIAU TOLAK RUU CIPTA KERJA
Media Name gatra.com
Pub. Date 07 Maret 2020
https://www.gatra.com/detail/news/471477/ekonomi/majelis-buruh-riau-to lak-ruu-
Page/URL
cipta-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pekanbaru, Aliansi buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia
(MPBI) area Riau menegaskan menolak rancangan undang-undang (RUU) Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja. Juru bicara MPBI, Juandi Hutahuruk, mengungkapkan
aturan Omnibus Law bakal sangat berdampak terhadap para pekerja di Riau. Juandi
bahkan mengatakan bahwa RUU tersebut terkesan dipaksakan.
"MPBI Riau menolak omnibus law cipta kerja bila klaster lapangan kerja ada dalam
naska akademik RUU Cipta Kerja. Omnibus law ini sangat kita sayangkan. Ini tirani
yang harus dilawan bersama," ujarnya kepada i Pekanbaru, Jum'at (6/3).
Juandi yang juga mengepalai Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) di Riau ini
menyebut, ada sejumlah aturan dalam RUU Omnibus Law yang dapat menimbulkan
dampak terhadap kehidupan buruh secara khusus, maupun masyarakat Indonesia
pada umumnya. Dia mencontohkan hilangnya hak pesangong, dan hilangnya
ketentuan upah minimum di Kabupaten/Kota.
"Selain itu semakin bebasnya penerapan outsourcing. Di undang-undang
Ketenagkerjaan, penggunaan outsourcing dibatasi dan hanya untuk tenaga kerja
diluar usaha pokok," tekanya.
Juandi juga menyinggung hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan
kesehatan dan pensiun. Pun begitu RUU Omnibus Law juga memberi ruang
terhadap tenaga kerja asing, termasuk buruh kasar.
"Kalau RUU disahkan ini sangat menghancurkan sistem perekonomian, "
pungkasnya.
Adapun MPBI merupakan gabungan dari tiga paguyuban pekerja terbesar di Tanah
Air meliputi: KSBI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Sebagai informasi, sejak 12 Februari 2020, pemerintah telah menyerahkan draf
RUU Cipta Kerja(salah satu Omnibus Law selain RUU Perpajakan) ke DPR. Namun
demikian, hingga Selasa, 25 Februari 2020, pimpinan DPR belum membahas RUU
yang diusulkan pemerintah ini. Bersamaan dengan proses di DPR ini, kalangan
buruh terus menolak RUU tersebut..
Page 94 of 192.
