Page 120 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 120
BURUH CIMAHI TUNTUT UMK 2022 NAIK SAMPAI 10 PERSEN
Ratusan buruh dari sejumlah industri di kota Cimahi, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor
Wali Kota Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah pada Rabu (10/11/2021).
Aksi unjuk rasa tersebut, diwarnai dengan orasi oleh sejumlah aktivis buruh yang isinya meminta
kebijakan pemerintah kota khusus perihal Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2022.
Berdasarkan pantauan RRI, para buruh dari berbagai organisasi pekerja, datang secara
berkonvoi dengan sepeda dari arah Nanjung Utama dan Melong Cimahi Selatan, dan tiba di
depan kantor Walikota Cimahi sekitar pukul 10.00 WIB.
Tidak terelakkan arus lalulintas di sekitarnya menjadi padat dan tersendat, walaupun aksi
tersebut mendapatkan pengamanan dari aparat Polres Cimahi.
" Kami minta agar UMK Cimahi tahun 2022 dengan kisaran 7 sampai 10 persen dibanding tahun
2021. Besaran UMK di Kota Cimahi tahun 2021 sendiri mencapai Rp 3.241.929", ungkap Hendra
Ketua Cabang SPAI FSPMI Bandung Raya kepada RRI.
Menurut Hendra, bila mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan yang merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, konteknya hanya laju inflasi atau laju pertumbuhan ekonomi.
" Kita minta penetapan UMK mengacu kepada kebutuhan hidup layak, sesuai amanah konstitusi.
Munculnya Omnibus law atau munculnya Cipta kerja sudah pasti tidak akan menaikkan upah
kami sebagai pekerja. Makanya kita menolak keras Omnibus law dan menutut dihapuskannya
UU Cipta kerja," terangnya.
Sementara ketua DPC SPSI Kota Cimahi Edi Suherdi menjelaskan, pihaknya meminta kebijakan
khusus agar Plt Wali Kota Cimahi melaksanakan keinginan buruh karena melihat skema
penghitungan upah yang digunakan pemerintah tahun ini, para buru pesimis UMK malah tidak
mengalami kenaikan sama sekali.
Untuk itu, kata Edi, para buruh meminta Plt Wali Kota Cimahi untuk mengabaikan PP Nomor 36.
"Jadi kami minta Plt untuk mengedepankan kearifan lokal, tidak memakai PP 36. Kita minta upah
naik sebesar 10 persen," pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Plt. Walikota Cimahi Ngatiyana menyatakan, pihaknya menerima aspirasi
buruh terkait kenaikan UMK tahun 2021.
"Kita laksanakan audiensi perwakilan buruh membahas hal tersebut. Intinya buruh menuntut
UMK 2022 naik. Kami selaku pemerintah daerah hanya bisa menampung aspirasi selama tidak
melanggar aturan. Kita salurkan untuk diusulkan ke Dewan Pengupahan Kota Cimahi hingga ke
Provinsi Jabar," ujarnya.
Menurut Ngatiyana buruh menuntuh UMK 2022 naik sebesar 10 persen.
"Memang tuntutannya upah naik 10 persen. Tapi kami tidak mau melanggar atau melabrak
aturan. Makanya nanti kita bahas di Dewan Pengupahan dan sampaikan ke Provinsi karena untuk
upah penentuannya di tingkat Pemprov. Jabar," pungkasnya.
119
