Page 119 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 119
Judul Buruh Cimahi Tuntut UMK 2022 Naik Sampai 10 Persen
Nama Media rri.co.id
Newstrend UMK 2022
Halaman/URL https://rri.co.id/bandung/ekonomi/1254460/buruh-cimahi-tuntut-umk-
2022-naik-sampai-10-persen
Jurnalis Amelia Hastuti
Tanggal 2021-11-10 20:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Hendra (Ketua Cabang SPAI FSPMI Bandung Raya) Kami minta agar UMK Cimahi tahun
2022 dengan kisaran 7 sampai 10 persen dibanding tahun 2021. Besaran UMK di Kota Cimahi
tahun 2021 sendiri mencapai Rp 3.241.929
negative - Hendra (Ketua Cabang SPAI FSPMI Bandung Raya) Kita minta penetapan UMK
mengacu kepada kebutuhan hidup layak, sesuai amanah konstitusi. Munculnya Omnibus law
atau munculnya Cipta kerja sudah pasti tidak akan menaikkan upah kami sebagai pekerja.
Makanya kita menolak keras Omnibus law dan menutut dihapuskannya UU Cipta kerja
negative - Edi Suherdi (Ketua SPSI Kota Cimahi) Jadi kami minta Plt untuk mengedepankan
kearifan lokal, tidak memakai PP 36. Kita minta upah naik sebesar 10 persen
neutral - Ngatiyana (Plt. Walikota Cimahi) Kita laksanakan audiensi perwakilan buruh membahas
hal tersebut. Intinya buruh menuntut UMK 2022 naik. Kami selaku pemerintah daerah hanya
bisa menampung aspirasi selama tidak melanggar aturan. Kita salurkan untuk diusulkan ke
Dewan Pengupahan Kota Cimahi hingga ke Provinsi Jabar
negative - Ngatiyana (Plt. Walikota Cimahi) Memang tuntutannya upah naik 10 persen. Tapi kami
tidak mau melanggar atau melabrak aturan. Makanya nanti kita bahas di Dewan Pengupahan
dan sampaikan ke Provinsi karena untuk upah penentuannya di tingkat Pemprov. Jabar
Ringkasan
Ratusan buruh dari sejumlah industri di kota Cimahi, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor
Wali Kota Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah pada Rabu (10/11/2021). Aksi unjuk
rasa tersebut, diwarnai dengan orasi oleh sejumlah aktivis buruh yang isinya meminta kebijakan
pemerintah kota khusus perihal Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2022.
118
