Page 130 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 130

AUDIENSI BUNTU, RATUSAN BURUH BREBES SIAP GELAR AKSI DAMAI TUNTUT
              KENAIKAN UMK
              BREBES - Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Aliansi Serikat Pekerja
              (ASP) Kabupaten Brebes siap menggelar aksi damai dengan turun ke jalan. Rencana aksi itu,
              usai audiensi dengan DPRD dan perwakilan Pemkab Brebes di Gedung DPRD, Rabu (10/11/2021)
              buntu.

              Aksi damai yang rencananya diikuti ratusan buruh dari berbagai perusahaan di kota bawang ini
              bertujuan menyerukan tuntutan nasional.

              "Tuntutan yang akan disampaikan ASP dan SPN jadi agenda serentak nasional. Di antaranya
              kenaikan  Upah  Minimum  Kerja  (UMK),"  kata  perwakilan  Pimpinan  Serikat Pekerja  (PSP)  SPN
              Sugeng L.

              Dalam  udiensi,  kata  Sugeng,  hingga  kini  belum  mendapatkan  solusi  konkret  dari  DPRD  dan
              Pemkab Brebes. Sehingga, rencana aksi damai akan tetap digelar serentak skala nasional di
              seluruh daerah.

              Dia merinci tuntutan buruh di antaranya: Batalkan Omnibus Law UU 11/ 2020, naikkan UMK/UMK
              2022, naikkan Upah Minimum Kabupaten 2022, dan PKB tanpa Omnibus Law.

              "Karena hasil audiensi belum ada titik temu. Aksi damai sudah kami koordinasikan dengan ASP
              dan SPN untuk menyuarakan tuntutan bersama," tegasnya.
              Sementara itu, Asisten I Sekda Brebes Apriyanto mewakili Pemkab Brebes mengatakan, hasil
              audiensi ASP dan SPN dengan DPRD masih terus diupayakan. Pasalnya, tuntutan kenaikan UMK
              sebesar 25 persen masih harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Terlebih,
              ada mekanisme yang ditempuh melalui Rapat Dewan Pengupahan yang menjadi acuan.
              "Sehingga, agar tidak memberatkan salah satu pihak. Penetapan tuntutan buruh harus disertai
              berbagai pertimbangan matang," kata Apriyanto.

              Sementara itu Wakil Ketua DPRD Brebes Wurja, menambahkan adanya tuntutan buruh terkait
              kenaikan upah dan sejumlah tuntutan lainnya harus dikawal sampai tuntas. Sebav, tuntutan
              buruh menjadi bagian dari wujud demokrasi yang harus difasilitasi.

              "Kami  terus  mendorong  semua  pihak  terkait  tetap  mengedepankan  suasana  yang  kondusif.
              Apapun kelanjutannya terus kami pantau," kata Wurja. ( S S Sedang memuat.

























                                                           129
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135