Page 135 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

Para buruh mendesak mendesak Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menaikan Upah
Minimum Provinsi atau UMP alias Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK Jateng 2022 lebih
dari 10% pada 21 November mendatang.

Namun, keinginan para buruh tersebut tidak menjadi kenyataan karena Ganjar tengah
melakukan kunjungan ke Kabupaten Blora.

Dikutip dari Solopos.com, para buruh akhirnya ditemui Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng,
Sumarno, untuk berdialog.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Jateng, Aulia Hakim mengaku,
kecewa tidak bisa menggelar audensi dengan Gubernur Ganjar terkait tuntutan buruh agar UMP
dan UMK Jateng 2022 mengalami kenaikan lebih dari 10%.

“Kemarin kita komunikasi dengan Pak Gubernur katanya akan diusahakan. Tapi, itu juga enggak
pasti. Harusnya dipastikan, kalau tidak bisa, ya bilang tidak bisa. Tapi, akhirnya tadi kami dapat
telepon, katanya Pak Gubernur siap melakukan audensi. Kami minta sebelum tanggal 16
November, karena tanggal 21 November sudah penetapan UMP,” kata Aulia Hakim.

Para buruh menuntut agar Pemprov Jateng menetapkan UMK Jateng 2022 naik lebih dari 10%
dibanding tahun 2021.

Pada tahun 2021, besaran UMK Jateng mencapai Rp1.798.979, 12. Oleh karenanya, jika
mengalami kenaikan 10% lebih, maka UMK Jateng 2022, sesuai tuntutan buruh, adalah di atas
Rp1.978.877,032.

“Angka itu (lebih dari 10%) sesuai dengan formula kami, yang melibatkan unsur kebutuhan
hidup layak (KHL) dalam penetapan UMP. Makanya, kami minta Pak Gubernur tidak
menggunakan PP No.36/2021 tentang Pengupahan, yang tidak melibatkan KHL dalam penetapan
upah,” tegas Aulia.

Dalam kesempatan itu, buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja juga menyuarakan agar
pemerintah membatalkan Omnibus Law, memberlakukan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota (UMSK), serta menghapus aturan perjanjian kerja bersama (PKB) yang termuat
dalam Omnibus Law.

134