Page 139 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 139

Judul               KSP dorong percepatan pengesahan RUU PPRT
                Nama Media          antaranews.com
                Newstrend           RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
                Halaman/URL         https://www.antaranews.com/berita/2514829/ksp-dorong-percepatan-
                                    pengesahan-ruu-pprt
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-11-10 18:24:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen Binapenta
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Brian Prahastuti (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Pesiden) Proses pembahasan RUU
              PPRT  sudah  berjalan  selama  17  tahun,  namun  seperti  jalan  di  tempat.  Maka  perlu  upaya
              percepatan dengan membentuk gugus tugas yang dipimpin oleh Kementerian Tenaga Kerja dan
              Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

              negative  -  Brian  Prahastuti  (Tenaga  Ahli  Utama  Kantor  Staf  Pesiden)  Mulai  dari  kekerasan
              ekonomi, fisik, mental, seksual, situasi kerja yang tidak layak seperti jam kerja panjang dan upah
              rendah, serta wilayah kerja PRT di ranah domestik yang membuat mereka tidak terlindungi oleh
              UU Ketenagakerjaan dan minim pengawasan pemerintah

              neutral - Rafail Walangitan (Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak
              Pidana Perdagangan Orang (TPPO)) Dalam rangka mendorong RUU PPRT, Kementerian PPPA
              telah beberapa kali bertemu dengan K/L dan CSO, sosialisasi mengenai urgensi, RUU PPRT, dan
              menyusun matriks masukan terhadap draf RUU PPRT



              Ringkasan

              Kantor  Staf  Presiden  mendorong  percepatan  pengesahan  RUU  Perlindungan  Pekerja  Rumah
              Tangga (RUU PPRT) agar perlindungan dan pemenuhan hak pekerja rumah tangga memiliki
              dasar  hukum  yang  tegas.  "Proses  pembahasan  RUU  PPRT  sudah  berjalan  selama  17  tahun,
              namun seperti jalan di tempat. Maka perlu upaya percepatan dengan membentuk gugus tugas
              yang dipimpin oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
              Perlindungan Anak," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP, Brian Prahastuti, dalam siaran
              pers KSP, di Jakarta, Rabu.








                                                           138
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144