Page 138 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

DPRD KALSEL SANGGUPI TUNTUTAN BURUH, UMSP AKAN NAIK!

BANJARMASIN - Sejumlah buruh yang berunjuk rasa di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bisa
bernapas lega. Pasalnya, dari hasil audiensi, DPRD Kalsel menyanggupi semua tuntutan para
buruh. Tuntutan utama para buruh adalah meminta pemerintah setempat menaikkan upah
minimum sektoral (UMSP) provinsi tahun 2022.

"DPRD Kalsel menyatakan UMSP 2021 akan naik," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesi (FSPMI) Kalsel, Yoeyoen Indharto, ditemui usai audiensi.

Namun, kata Yoeyoen, pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap hal tersebut. "Kita
harap naiknya tidak di bawah 3 persen. Itu abal-abal. Minimal 5-6 persen," kata Yoeyoen.

Apabila naiknya di bawah 3 persen, Yoeyoen bilang pihaknya akan melakukan aksi. "Di dewan
pengupahan provinsi itu ada perwakilan kita duduk di sana. Kalau sampai kenaikan di bawah 3
persen kami akan walkout," katanya.

Lebih jauh, kata Yoeyoen, DPRD Kalsel juga menyatakan siap mengawal kasus-kasus lain yang
dirasa merugikan buruh, tekhusus kasus BPJS Kesehatan. Sebelumnya, puluhan buruh
menggeruduk Kantor DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (10/11).

Mereka yang berunjuk rasa adalah buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Kalsel dan Federasi Serikat Perkebunan Rajawali (FSP-BUN Rajawali). Tujuan kedatangan
mereka ke Rumah Banjar untuk membawa 6 tuntutan. Salah satunya meminta kenaikan upah
minimum sektoral provinsi (UMSP).

"Kenaikan UMSP wajib dan harga mati," kata Ketua FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto, disela unjuk
rasa. UMSP, kata Yoeyoen, wajib naik lantaran secara nasional dari hasil survey Badan Pusat
Statistik (BPS), ekonomi Indonesia di kuartal kedua pada tahun 2021 bertumbuh di angka 7,07
persen.

"Maka dari itu buruh harus menikmati. Jangan pandemi Covid-19 dijadikan alasan," katanya.

"Sudah satu tahun terakhir ini kita bersabar," tambahnya.

Apalagi, kata Yoeyoen, saat ini pembelajaran sudah mulai kembali bertatap muka, maka para
buruh pun mau tidak mau harus mendapat tambahan pemasukan.
"Kita minta di angka 5 hingga 8 persen kenaikan," katanya.

Apabila tak terpenuhi, Yoeyoen pun mengancam akan kembali melakukan aksi dengan jumlah
masa yang lebih besar. Pantauan media ini, para buruh sendiri diundang untuk melakukan
audiensi. Hingga saat ini audiensi masih berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kalsel.

Berikut isi tuntutan para buruh:
1. Naikkan UMP tahun 2022.

2. Terbitkan kembali umps tahun 2022.

3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa Omnibus Law

4. Cabut UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja.

5. Tuntaskan permasalahan status hubungan kerja di PT GMK 6. Tuntaskan kasus normatif
jamsos di PT KJW.

137