Page 140 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 140
KSP DORONG PERCEPATAN PENGESAHAN RUU PPRT
Jakarta - Kantor Staf Presiden mendorong percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga (RUU PPRT) agar perlindungan dan pemenuhan hak pekerja rumah tangga
memiliki dasar hukum yang tegas.
"Proses pembahasan RUU PPRT sudah berjalan selama 17 tahun, namun seperti jalan di tempat.
Maka perlu upaya percepatan dengan membentuk gugus tugas yang dipimpin oleh Kementerian
Tenaga Kerja dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," kata Tenaga
Ahli Utama Kedeputian II KSP, Brian Prahastuti, dalam siaran pers KSP, di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan kesejahteraan dan perlindungan PRT tidak akan terjamin tanpa payung hukum.
Maka menurut dia, urgensi pengesahan RUU PPRT semakin tinggi mengingat PRT terus
mengalami kerentanan multi dimensi.
"Mulai dari kekerasan ekonomi, fisik, mental, seksual, situasi kerja yang tidak layak seperti jam
kerja panjang dan upah rendah, serta wilayah kerja PRT di ranah domestik yang membuat
mereka tidak terlindungi oleh UU Ketenagakerjaan dan minim pengawasan pemerintah,"
jelasnya.
Sementara itu Direktur Jaminan Sosial Tenaga kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Retno
Pratiwi, menyampaikan, perlunya menentukan ruang lingkup yang diatur di RUU PPRT.
Hal yang perlu dicermati, menurutnya, antara lain pengawasan terkait penyelesaian perselisihan
kerja, perlindungan dan jaminan sosial, serta hak-hak pekerja seperti upah, hak cuti, dan hak
berserikat.
Sedangkan Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(PPPA), Rafail Walangitan, mengungkapkan perhatiannya terhadap RUU PPRT.
Ia menyampaikan Presiden telah memberikan arahan untuk Kementerian PPPA agar menekan
angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penurunan angka pekerja anak.
"Dalam rangka mendorong RUU PPRT, Kementerian PPPA telah beberapa kali bertemu dengan
K/L dan CSO, sosialisasi mengenai urgensi, RUU PPRT, dan menyusun matriks masukan terhadap
draf RUU PPRT," kata dia.
Sementara itu anggota Komnas Perempuan, Theresia Iswarini, berpendapat, kehadiran gugus
tugas akan membantu pembahasan dan pendalaman substansi RUU PPRT yang sudah disiapkan
oleh Baleg DPR RI.
Dalam rapat ini turut hadir perwakilan Kemenko PMK, KemenPPPA, Kemenaker, Komnas
Perempuan, Kongres Wanita Indonesia, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga
(JALA PRT), Perempuan Mahardhika, LBH Jakarta, dan International Labor Organization
Indonesia.
139
