Page 166 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 166
BERTEMU PM MALAYSIA, JOKOWI DESAK PERCEPAT MOU PERLINDUNGAN TKI
Presiden Indonesia, Joko Widodo, bertemu Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, pada
Rabu (10/11) dan meminta percepatan nota kesepahaman (MoU) perlindungan tenaga kerja
Indonesia ( TKI ).
"Mengenai pentingnya kerja sama perlindungan WNI yang berada di Malaysia, saya mendorong
kiranya MoU perlindungan pekerja domestik Indonesia dapat segera diselesaikan," ujar Jokowi
saat konferensi pers di Istana Negara.
Pada Desember 2020 lalu, Indonesia juga mendesak agar Malaysia menyelesaikan perundingan
MoU itu. Desakan ini muncul usai kasus penyiksaan TKI terjadi di Kuala Lumpur.
Indonesia-Malaysia sempat memiliki kesepakatan perlindungan TKI, MoU the Recruitment and
Employment of Indonesian Domestic Workers in Malaysia. Namun, kesepakatan itu kedaluwarsa
sejak 2016 lalu.
Oleh karena itu, Jakarta terus mendorong penyelesaian segera perundingan kesepakatan
tersebut guna memastikan perlindungan penuh bagi pekerja migran Indonesia.
Pada Juli lalu, pemerintah kedua negara sepakat menindaklanjuti konsep One Channel System
dalam pembahasan draf MoU itu.
Menanggapi desakan Jokowi, Ismail Sabri menjamin akan segara menyelesaikan MoU tersebut.
"Dan saya sudah memberikan jaminan kepada bapak presiden bahwa kita akan menyegerakan
penandatangan MoU antara Kementerian SDM Malaysia dan Kementerian Ketenagakerjaan
Indonesia," kata Ismail Sabri saat konferensi pers bersama Jokowi di Istana Negara.
Ismail Sabri juga menjamin kesejahteraan TKI yang bekerja di Malaysia. Ia mengaku sudah
melakukan perubahan agar hak-hak pekerja asing di negaranya terpenuhi.
"TKI di Malaysia akan kita jaga sebaik-baik mungkin dan beberapa perubahan telah dilakukan di
Malaysia," katanya.
Menurutnya, salah satu bentuk perubahan itu yakni dengan menerapkan standar minimum
perumahan penginapan dan kemudahan bekerja untuk para pekerja asing, termasuk dari
Indonesia.
Di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia, kata Ismail Sabri, ada layanan e-gaji dan
hotline khusus untuk seluruh pekerja di Malaysia, termasuk tenaga kerja asing.
"Jika ada isu kelewatan membayar gaji ataupun segala isu yang tidak puas dengan layanan yang
diberikan majikan, mereka bisa membuat aduan langsung kepada Kementerian SDM," ucap
Ismail.
Melalui layanan tersebut, pekerja asing di Negeri Jiran yang merasa dianiaya juga bisa membuat
aduan ke lembaga resmi.
Selain menekankan perlindungan pekerja Indonesia, Jokowi juga membahas pemberian izin
community learning center sesuai prinsip hak pendidikan kedua negara.
Jokowi juga ingin menyelesaikan perselisihan batas negara dari segala aspek.
165
