Page 350 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

BURUH MAJALENGKA TUNTUT UMK NAIK RP 550 RIBU

Massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar
aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Majalengka pada Rabu (10/11/2021). Aksi tersebut
dilakukan untuk meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Pantauan detikcom di lokasi, puluhan buruh dari berbagai pabrik di Majalengka ini tiba di depan
Kantor Bupati sekitar pukul 09.30 WIB. Setibanya di lokasi, mereka langsung menggelar orasi di
atas mobil komando.

Dalam orasinya, para buruh ini meminta pemerintah untuk memberikan upah yang layak yang
dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka meminta UMK Majalengka tahun 2022
dinaikkan.

"Kedatangan kami kesini adalah untuk meminta kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka
untuk memberikan upah yang layak bagi buruh sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak
(KHL)," kata Riki Sulaiman, salah satu perwakilan buruh saat diwawancarai.

Riki mengungkapkan pihaknya telah melakukan survei ke 3 pasar induk yang ada di Majalengka.
Dari hasil survei itu FSPMI menuntut adanya kenaikan UMK tahun 2022 sebesar 27,4 persen.

"Kita tidak muluk-muluk, yang penting sesuai standar KHL. Kita tadi membawa hasil survei di 3
pasar induk yang kenaikannya kita harapkan itu 27,4 persen atau secara nominal Rp 550 ribu.
Itu tuntutan kita. Dengan kenaikan itu berarti UMK Majalengka di tahun 2022 kita minta sebesar
Rp 2.559.000," tutur Riki.

Masih kata Riki, perwakilan buruh yang sempat beraudiensi dengan pihak Pemkab Majalengka
menyatakan akan berjuang meminta kenaikan UMK di rapat pleno Dewan Pengupahan.

Namun lantaran FSPMI belum termasuk ke dalam anggota Dewan Pengupahan, Riki menegaskan
akan menitipkan aspirasi tersebut ke serikat pekerja lainnya yakni SPSI Rekonsiliasi.

"Jadi kita akan menitipkan aspirasi kita ke mereka (SPSI) di rapat pleno. Kalau hasilnya di luar
ekspektasi, kita akan sowan lagi ke Pemkab Majalengka," ujar Riki menegaskan.

Selain menuntut kenaikan UMK tahun 2021, massa buruh juga meminta pemerintah untuk
segera mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta menolak PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana menegaskan penentuan UMK tahun 2022 nanti
akan diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pengupahan. Oleh sebab itu, Tarsono meminta para
buruh untuk memperjuangkan tuntutan tersebut di rapat pleno nanti.

"Kita ada Dewan Pengupahan yang merupakan sarana kita untuk bermusyawarah menentukan
upah. Hasil pertemuan dengan buruh tadi akan memaksimalkan rapat pleno nanti dengan
mengundang perwakilan buruh," kata Tarsono.

349