Page 354 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

KEMENAKER SEBUT USULAN KENAIKAN UPAH MINIMUM SEBESAR 7-10 PERSEN
SULIT DIPENUHI
JAKARTA, - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, tuntutan kenaikan upah
minimum 2022 sebesar 7-10 persen sulit dipenuhi.

Seperti diketahui, tuntutan kenaikan upah minimum 2022 sebesar 7-10 persen berasal dari
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

"Hampir pasti berat ya (dipenuhi usulan kenaikan upah minimum 2022)," ujarnya kepada
Kompas.com, Rabu (10/11/2021).

Meski begitu, bukan berarti upah minimum 2022 tidak naik. Menurut Putri pengumuman
kenaikan upah minimum akan disampaikan oleh Menaker Ida Fauziyah.
"Insha Allah dalam waktu dekat ini akan ada konferensi pers dari Ibu Menaker. (Upah minimum
provinsi) tanggal 21 November ditetapkan gubernur," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfud mengatakan,
pihaknya telah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai penentu penetapan
penyesuaian upah minimum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email "Kami pun punya data yang sama. Hampir semua pengusaha, serikat pekerja
atau buruh, asosiasi serikat pekerja melakukan survei, tapi nanti jadi rusak ukurannya," ucapnya.

Sebelumnya, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) menuntut kenaikan upah
minimum tahun 2022 sebesar 7-10 persen.

Tuntutan tersebut berdasarkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di 24 provinsi, dengan menggunakan 60 komponen
KHL.

"Hasil survei KHL KSPI menunjukkan bahwa besaran kenaikan upah minimum tahun 2022 yang
paling layak adalah sebesar 7 persen sampai dengan 10 persen," kata Presiden ASPEK Indonesia
Mirah Sumirat dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (9/11/2021).

Aspek Indonesia juga mendesak pemerintah tidak memaksakan penetapan upah minimum tahun
depan hanya berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
maupun peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan.

Sebab kata dia, UU Cipta Kerja masih dalam proses sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Namun demikian, pihaknya meminta pemerintah untuk menetapkan kenaikan upah minimum
tahun 2022 dengan tetap menggunakan formula perhitungan kenaikan upah minimum
berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

353