Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021

Buruh yang tergabung ke dalam berbagai serikat dan aliansi di Kota Cimahi itu mulai berdatangan
sekitar pukul 10.00. Kedatangan para buruh membuat arus lalu lintas di Jalan Raden Demang
Hardjakusumah tersendat.

Bahkan, buruh sempat menutup jalan hingga tak bisa dilintasi. Hal itu turut memicu kemarahan
warga karena terpaksa memutar balik arah kendaraan.

"Kami meminta kebijakan khusus agar Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi melaksanakan
keinginan buruh agar upah tahun 2022 naik 10 persen dibandingkan tahun 2021," ujar Ketua
DPC SPSI Kota Cimahi Edi Suherdi.

Besaran UMK di Kota Cimahi tahun 2021 mencapai Rp 3.241.929. "Kalau naik 10% berarti kisaran
Rp 3,5 juta," katanya.

Melihat skema penghitungan upah yang digunakan pemerintah tahun ini, para buruh pesimistis
UMK malah tidak mengalami kenaikan sama sekali jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan amanat dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sebelumnya, penghitungan skema upah
menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, PP tersebut tidak berlaku dan kini mengacu pada PP
Nomor 36 Tahun 2021.

"Kemungkinan, kalau menggunakan parameter PP 36 malah upah tidak naik," kata Edi.
Untuk itu, para buruh meminta Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi untuk mengabaikan PP 36.
"Kami minta Pelaksana Tugas Wali Kota untuk mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal tanpa
mengacu PP 36. Kita minta upah naik sebesar 10 persen," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyatakan, pihaknya
menerima aspirasi buruh terkait kenaikan UMK tahun 2021.

"Kami selaku pemerintah daerah hanya bisa menampung aspirasi selama tidak melanggar
aturan. Kami akan salurkan untuk diusulkan ke Dewan Pengupahan Kota Cimahi hingga ke
provinsi," ujarnya. (Ririn Nur Febriani) ***

54