Page 51 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 51

Judul               Buruh Demo Kenaikan Upah Sulit Terealisasi
                Nama Media          Pikiran Rakyat
                Newstrend           UMK 2022
                Halaman/URL         Pg5
                Jurnalis            Hilmi Abdul Halim
                Tanggal             2021-11-11 05:29:00
                Ukuran              204x188mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 76.500.000

                News Value          Rp 382.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber
              negative  -  Wahyu  Hidayat  (Koordinator  Aliansi  Buruh  Purwakarta  (ABP))  Menurut  PP  36
              mengindikasikan upah tidak dinaikkan untuk yang atas. Purwakarta masuk batas atas

              neutral - Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta) Walau pun tidak diakui oleh teman-teman, PP
              36  menjadi  acuan  kita  (pemerintah  daerah),  termasuk  Undang-Undang  23.  Tapi,  saya
              mendukung adanya kenaikan UMK. Itu harus karena ada inflasi dan sebagainya

              neutral - Anne Ratna Mustika (Bupati Purwakarta) (Kenaikan UMK 10 persen) tersebut tidak bisa
              karena ada dasar-dasar perhitungan sesuai regulasi



              Ringkasan

              Ratusan buruh di sejumlah daerah melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum
              kabupaten  (UMK),  Rabu  (10/11/2021).  Di  Majalengka,  buruh  mendesak  agar  Badan  Pusat
              Statistik (BPS) segera menerbitkan hasil kajian kebutuhan hidup layak (KHL) untuk dijadikan
              acuan penentuan besaran UMK.



              BURUH DEMO KENAIKAN UPAH SULIT TEREALISASI

              Ratusan buruh di sejumlah daerah melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum
              kabupaten  (UMK),  Rabu  (10/11/2021).  Di  Majalengka,  buruh  mendesak  agar  Badan  Pusat
              Statistik (BPS) segera menerbitkan hasil kajian kebutuhan hidup layak (KHL) untuk dijadikan
              acuan penentuan besaran UMK.

              Kontributor "PR" Tati Purnawati melaporkan, ratusan buruh menuntut kenaikan UMK sebesar
              27%. Menurut keterangan koordinator aksi, Rian Riatna dan Riki Sulaeman, tuntutan tersebut
              berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh serikat pekerja pada Agustus 2021.

              Menurut  dia,  UMK  tahun  ini  sebesar  Rp  2.009.000,  dinilai  sudah  tidak  layak  dengan  kondisi
              kekinian. Ketika semua harga barang melonjak.

                                                           50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56