Page 84 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2021
P. 84
Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Brian Sri Prahastuti mengatakan upaya perlindungan dan
pemenuhan hak pekerja rumah tangga memerlukan dasar hukum yang tegas melalui
pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Karena itu KSP menunjuk Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian PPPA membentuk Gugus
Tugas Percepatan Pengesahan RUU PRT.
"Proses pembahasan RUU PPRT sudah berjalan selama 17 tahun, namun seperti jalan di tempat.
Maka perlu upaya percepatan dengan membentuk gugus tugas," ujar Brian dalam
keterangannya, Rabu (10/11/2021).
Brian menegaskan kesejahteraan dan perlindungan PRT tidak akan terjamin tanpa payung
hukum. Urgensi RUU PPRT kata dia semakin tinggi mengingat PRT terus mengalami kerentanan
multi dimensi.
Mulai dari kekerasan ekonomi, fisik, mental, seksual, situasi kerja yang tidak layak (jam kerja
panjang, upah rendah), serta wilayah kerja PRT di ranah domestik yang membuat mereka tidak
terlindungi oleh UU Ketenagakerjaan dan minim pengawasan pemerintah.
Sementara itu Direktur Jaminan Sosial Tenaga kerja Kementerian Ketenagakerjaan Retno Pratiwi
menyampaikan, perlunya menentukan ruang lingkup yang diatur di RUU PPRT.
Hal yang perlu dicermati antara lain pengawasan terkait penyelesaian perselisihan kerja,
perlindungan dan jaminan sosial, serta hak-hak pekerja seperti upah, hak cuti, dan hak
berserikat.
Sedangkan Asdep Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO KemenPPPA Rafail
Walangitan mengungkapkan perhatiannya terhadap RUU PPRT.
Apalagi, katanya, hal itu sesuai dengan arahan Presiden untuk KemenPPPA agar menekan angka
kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penurunan angka pekerja anak.
"Dalam rangka mendorong RUU PPRT, KemenPPPA telah beberapa kali bertemu dengan K/L dan
CSO, sosialisasi mengenai urgensi, RUU PPRT, dan menyusun matriks masukan terhadap draf
RUU PPRT," kata Rafail.
Di sisi lain, Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini berpendapat, kehadiran gugus
tugas akan membantu pembahasan dan pendalaman substansi RUU PPRT yang sudah disiapkan
oleh Baleg DPR RI.
Dalam rapat tersebut hadir perwakilan Kemenko PMK, KemenPPPA, Kemenaker, Komnas
Perempuan, Kongres Wanita Indonesia, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga
(JALA PRT), Perempuan Mahardhika, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan International
Labor Organization (ILO) Indonesia.
83
