Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2020
P. 42
Title AKTIVIS UNGKAP 12 ALASAN MENGAPA MENOLAK RUU OMNIBUS LAW
Media Name kompas.com
Pub. Date 30 Januari 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/14565801/aktivis-ungkap-12 -alasan-
Page/URL
mengapa-menolak-ruu-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA, - Aktivis yang menamakan diri Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menolak
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus law yang tengah disusun oleh
pemerintah dan DPR.
Perwakilan FRI Citra Referandum mengungkapkan, setidaknya ada 12 alasan yang
menyebabkan pihaknya menolak RUU tersebut.
"Pertama, RUU Omnibus Law dinilai melegitimasi investasi perusak lingkungan,
mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang dinilai lebih ramah
lingkungan," ujar Citra di Kantor LBH Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Kedua, penyusunan RUU dinilai cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup
tanpa partisipasi masyarakat sipil dan mendaur ulang pasal inkonstitusional.
Ketiga, Satgas Omnibus Law yang menyusun naskah akademiknya bersifat elitis dan
tidak mengakomodasi masyarakat yang terdampak keberadaan RUU Omnibus Law.
"Omnibus Law digawangi oleh 138 orang yang komposisinya mayoritas diisi oleh
pihak pemerintah dan pengusaha," kata Citra.
Keempat, terdapat sentralisme kewenangan apabila RUU Omnibus Law disahkan.
Kebijakan menjadi ditarik ke pemerintah pusat dan hal itu dinilai mencederai
semangat reformasi.
Kelima, celah korupsi dapat melebar akibat mekanisme pengawasan yang
dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat.
Keenam, perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat.
Ketujuh, percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan
pencemaran lingkungan, bencana ekologis dan kerusakan lingkungan.
"Berikut beberapa ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
akan diubah RUU (Omnibus Law) Cilaka (Cipta Lapangan Kerja), berkurangnya
instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dihapuskannya izin
lingkungan, dihapuskannya sanksi pidana untuk pelanggaran administrasi, dan
dibatasinya pelibatan masyarakat," papar dia.
Kedelapan, menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja
Page 41 of 80.
