Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2020
P. 43
berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam dan perluasan
kerja kontrak outsourcing.
Kesembilan, potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja.
Kesepulu, membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja
murah.
Kesebelas, RUU Omnibus Law diyakini dapat memiskinkan petani, nelayan,
masyarakat adat, perempuan dan anak, difabel, dan kelompok minoritas keyakinan,
gender dan seksual.
Terakhir, bakal terjadi kriminalisasi, represi dan kekerasan negara terhadap rakyat,
sementara negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hukum kepada para
pengusaha.
"Aturan dalam Omnibus Law secara eksklusif memang dibuat untuk lebih
mengutamakan posisi investor atau korporasi ketimbang perlindungan terhadap hak
demokrasi dan konstitusional rakyatnya," ujar Citra.
"Amanah konstitusi untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat dikesampingkan
begitu saja dengan dalih mendatangkan investasi," lanjut dia.
Page 42 of 80.
