Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2020
P. 52
Title 12 ALASAN KOALISI MASYARAKAT SIPIL TOLAK OMBIMBUS LAW RUU CILAKA
Media Name viva.co.id
Pub. Date 30 Januari 2020
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1197986-12-alasan-koalisi-masya rakat-sipil-tolak-
Page/URL
ombimbus-law-ruu-cilaka
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Berbagai organisasi dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Fraksi Rakyat
Indonesia (FRI) sepakat menolak terkait dengan rencana pemerintah yang akan
menerapkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau
(RUU Cilaka).
Nining Elitos, perwakilan dari FRI menyebutkan, bahwa Omnibus Law Rancangan
Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) merupakan alat pemerintah
untuk mendapatkan investasi asing melalui cara-cara kolonial.
Kata dia, RUU Cilaka juga yang akan diterapkan oleh pemerintahan Presiden Joko
Widodo ini tentunya mengembalikan politik pertanahan nasional ke zaman kolonial.
"Aturan tersebut sama-sama berambisi untuk mempermudah pembukaan lahan
sebanyak-banyaknya untuk investasi asing dengan merampas hak atas tanah dan
ruang kelola masyarakat adat dan lokal," kata Nining di kantor YLBHI, Jakarta Pusat,
Kamis, 30 Januari 2020 dilansir dari news .
Maka, sebanyak 40 elemen masyarakat dari berbagai kalangan bersikap tegas
menolak Omnibus Law RUU Cilaka. Ada 12 alasan mereka menolak Omnibus Law
RUU Cilaka tersebut.
1. Melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan
masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan.
2. Penyusunan RUU Cilaka cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tanpa
partisipasi masyarakat sipil, dan mendaur ulang pasal inkonstitusional.
3. Satgas Omnibus law bersifat elitis dan tidak mengakomodasi elemen masyarakat
yang terdampak keberadaan seperangkat RUU Omnibus law.
4. Sentralisme kewenangan yaitu kebijakan ditarik ke pemerintah pusat yang
mencederai semangat reformasi.
5. Celah korupsi melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan
penghilangan hak gugat oleh rakyat.
6. Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat.
Page 51 of 80.
