Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2020
P. 54
Title FADJROEL: OMNIBUS LAW UNTUK TINGKATKAN SDM HINGGA 3 JUTA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 30 Januari 2020
https://nasional.republika.co.id/berita/q4x4i2428/fadjroel-omnibus-law -untuk-
Page/URL
tingkatkan-sdm-hingga-3-juta
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA -- Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman
mangatakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat
mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7 - 6 persen. Selain itu, menambah
tenaga sumber daya manusia berkualitas hingga 2,7 - 3 juta orang per tahun.
"Ini akan mampu mendukung perubahan struktur ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi 5,7- 6,0 persen," kata Fadjroel di Jakarta, Kamis (30/1).
Omnibus Law atau rancangan undang-undang penyederhanaan hukum tentang
cipta lapangan kerja telah ditetapkan DPR untuk masuk Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) 2020. Pemerintah sudah memasuki tahap finalisasi naskah (draft) RUU,
sebelum diserahkan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU.
Fadjroel mengatakan omnibus law RUU Penciptaan Lapangan Kerja akan merombak
79 Undang-Undang dan 1.239 pasal yang berfokus pada penyederhanaan regulasi
untuk transformasi ekonomi dan pengembangan SDM.
Selain dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penambahan lapangan kerja,
menurut Fadjroel, Omnibus Law penciptaan lapangan kerja juga akan
menumbuhkan investasi mencapai 6,6-7 persen.
Selain itu, ada peningkatan produktivitas yang mengerek naik pendapatan, dan daya
beli, serta peningkatan konsumsi menjadi 5,4 - 5,6 persen. "Selain itu juga dapat
memberdayakan UMKM kita yang kontribusinya 61,7 persen dari Produk Domestik
Brutondan menyerap 97 persen total tenaga kerja, " ujarnya.
Omnibus Law penciptaan lapangan kerja akan mengatur beberapa hal, antara lain,
ketenagakerjaan seperti pengupahan tetap yang memakai sistem upah minimum.
Sedangkan upah per jam diberikan pada pekerjaan tertentu seperti konsultan,
pekerjaan paruh-waktu, dan ekonomi digital.
Omnibus Law juga akan mengatur perlindungan bagi pekerja yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tetap mendapatkan kompensasi PHK seperti
pesangon, penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya. Perizinan tenaga kerja
asing (TKA) akan dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat
Page 53 of 80.
