Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2020
P. 62

Title          BERTEMU MENTERI SRI MULYANI, PUAN TAGIH DRAF RUU OMNIBUS LAW
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      30 Januari 2020
                              https://www.merdeka.com/uang/bertemu-menteri-sri-mulyani-puan-tagih-dr af-ruu-
               Page/URL
                              omnibus-law.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini mengunjungi kantor Ketua
               Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani. Namun
               rupanya pertemuan tersebut bukan untuk menyerahkan draf RUU Omnibus Law .

               Puan meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan proses penyusunan draf
               tersebut agar omnibus law bisa segera dibahas di DPR.

               "Untuk menyatakan prolegnas 2020 terkait omnibus law, pemerintah melalui
               Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan
               menyerahkan draf ke DPR," kata Puan usai pertemuan di Kantornya, Jakarta , Kamis
               (30/1).

               Puan mengungkapkan, hal ini juga sejalan dengan permintaan Presiden Jokowi yang
               ingin DPR segera menyelesaikan pembahasan omnibus law. Namun, dia
               menyatakan hal itu baru dapat terlaksana jika draf dari pemerintah telah diterima.

               "Jangan sampai menyalahi aturan. Kalau bisa secepat mungkin sesuai draf (
               omnibus law ), apakah draf terkait pasal-pasal itu kemudian disosilisasikan dengan
               baik sehingga tidak ada kegaduhan," tegasnya.

               1 dari 1 halaman Kadin Soal Omnibus Law: Kepentingan Pengusaha & Buruh Sama,
               Kesejahteraan Meningkat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
               Indonesia, Rosan P. Roeslani, angkat bicara terkait banyaknya tanggapan yang
               menilai omnibus law cipta lapangan kerja tidak berpihak pada kaum buruh.
               Termasuk pandangan dari anggota dewan.

               Rosan menjelaskan, kepentingan pengusaha dan buruh pada dasarnya tidak dapat
               dipisahkan. Hal inilah yang dianggap salah sehingga muncul pandangan bahwa
               omnibus law hanya berpihak pada kepentingan pengusaha.

               "Tadi saya sampaikan juga jangan itu dipisahkan lah. Oh ini kepentingan pengusaha
               oh ini kepentingan buruh, kepentingannya sama kok, tujuannya satu kok untuk
               meningkatkan kesejahteraan," kata dia saat ditemui usai rapat bersama komisi XI,



                                                       Page 61 of 80.
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67