Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2020
P. 64
Title OMBUDSMAN: OMNIBUS LAW PERLU ATUR SERIKAT PEKERJA
Media Name gatra.com
Pub. Date 30 Januari 2020
https://www.gatra.com/detail/news/467487/hukum/ombudsman-omnibus-law-p erlu-
Page/URL
atur-serikat-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta, Anggota Ombudsman RI (ORI) Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan,
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, seharusnya memuat tentang regulasi yang
mengatur serikat pekerja, mengingat banyak pengurus serikat pekerja yang tidak
memenuhi kaidah organisasi sosial.
"Kalau dalam ilmu sosial ada kontradiksi inheren di situ. Kepentingan jadi berbeda,"
kata Ahmad di Jakarta, Kamis (30/1).
Ahmad menyebut, ORI sempat mendapat aduan dari para buruh yang terkena PHK
lantaran pabrik tempat mereka bekerja melakukan relokasi. Hal ini disebabkan
karena adanya desakan kenaikan upah dari para pengurus serikat pada dewan
pengupahan daerah.
"Mereka masuk dalam dewan pengupahan daerah, bernegosiasi disitu, terus
meminta kenaikan upah. Sementara buruh di pabrik cemas kalau upah naik, karena
nanti pabrik-pabrik ini akan pindah ke provinsi yang lebih murah upahnya. Kita
harus rasional untuk melihat itu," katanya.
Bahkan, lanjut Ahmad, masalah-masalah lain yang terjadi antara pekerja dengan
perusahaan, terkadang disebabkan oleh pengurus serikat pekerja, yakni
masalahyang sering kali bersifat semu.
"Tidak akan pernah beres kalau ketentuan tentang serikat pekerja kita tidak
dimasukkan satu norma yang mengatur value tadi. Wacana seperti itu gak ada di
dalam Omnibus Law," ujarnya.
"Benahi undang-undang, regulasi yang terkait dengan pengaturan serikat pekerja.
Kalau itu tidak dibereskan, tetap akan terjadi masalah," tambahnya.
Reporter: Ryan Puspa Bangsa Editor: Anthony Djafar.
Page 63 of 80.
