Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2020
P. 80
Sebagai informasi, pemerintah memang tengah berencana menerbitkan RUU
Omnibus Law Perpajakan dan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Penerbitan
tersebut dilakukan karena Presiden Joko Widodo menilai saat ini banyak aturan di
dalam negeri yang tumpang tindih dan saling berbenturan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kurang leluasa dalam mengambil keputusan,
termasuk yang berkaitan dengan investasi. Jokowi berharap UU Omnibus Law
tersebut ke depan bisa membuat investasi dan pertumbuhan ekonomi tumbuh
tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
mengatakan pemerintah akan memberikan surat presiden (surpres) atas omnibus
law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja paling cepat besok,
Jumat (30/1).
Luhut menyatakan Jokowi sudah meneken surpres atas omnibus law RUU Cipta
Lapangan Kerja. Dengan demikian, pemerintah sudah bisa menyerahkan ke DPR
berikut juga dengan draf rancangan aturannya.
"Baru besok (Jumat 30/1) atau Senin (3/2) diserahkan ke parlemen (surpres dan
draf RUU omnibus law tentang Cipta Lapangan Kerja)," ucap Luhut, Kamis (30/1).
Ini artinya, Jokowi sudah meneken dua supres omnibus law . Selain tentang Cipta
Lapangan Kerja, Jokowi juga sudah menandatangani supres omnibus law atas RUU
Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan.
(kid).
Page 79 of 80.
