Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2020
P. 79
Title FRAKSI RAKYAT TUDING OMNIBUS LAW RUU CILAKA BERWATAK KOLONIAL
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 30 Januari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200130202121-20-470293/fraksi- rakyat-
Page/URL
tuding-omnibus-law-ruu-cilaka-berwatak-kolonial
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Sebanyak 40 organisasi rakyat dan lembaga masyarakat sipil yang
tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menolak omnibus law Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja alias Cilaka .
Omnibus law RUU Cilaka dinilai merupakan alat pemerintah untuk mendapatkan
investasi asing melalui cara-cara kolonial.
"Keseluruhan proses sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan
pengusaha. Substansi RUU Cilaka menyerupai watak pemerintah kolonial Hindia
Belanda," kata Ketua Bidang Kampanye dan Jaringan YLBHI Arip Yogiawan dalam
keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com , Kamis (30/1).
#div-gpt-ad-1577361351318-0 iframe{ border: 0px; vertical-align: bottom; position:
fixed !important; z-index: 1 !important; left: 0px; right: 0; margin: auto; } Pada
akhir abad ke-19, di bawah tekanan globalisasi dan perjanjian internasional,
pemerintah kolonial Hindia Belanda menerbitkan Koeli Ordonantie . Aturan itu
menjamin pengusaha dapat mempekerjakan kuli perkebunan tembakau dengan
upah sangat murah dan tanpa perlindungan.
Para buruh juga diancam hukuman kerja paksa, sementara pengusaha yang
melanggar aturan hanya dikenai sanksi denda ringan.
"Konsep sistem ketenagakerjaan dalam RUU Cilaka mirip kondisi perburuhan pada
masa kolonial Hindia Belanda," kata Arip RUU Cilaka juga dituding mengembalikan
politik pertanahan nasional ke zaman kolonial karena semangatnya sama dengan
ketentuan dalam Agrarische Wet 1870.
Dua aturan tersebut dinilai sama-sama berambisi untuk mempermudah pembukaan
lahan sebanyak-banyaknya untuk investasi asing dengan merampas hak atas tanah
dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal.
"Formalisme hukum yang kuat dalam RUU Cilaka menghidupkan kembali semangat
domein verklaring khas aturan kolonial. Masyarakat kehilangan hak partisipasi dan
jalur upaya hukum untuk mempertahankan tanah yang mereka kuasai," katanya.
"Kegagalan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakannya tidak perlu
ditutupi dengan membuat regulasi baru," lanjut dia.
Page 78 of 80.
