Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2020
P. 78

Title          HKI: UPAH PER JAM DI OMNIBUS LAW BUKAN UNTUK BURUH PABRIK
               Media Name     kumparan.com
               Pub. Date      30 Januari 2020
                              https://kumparan.com/kumparanbisnis/hki-upah-per-jam-di-omnibus-law-bu kan-untuk-
               Page/URL
                              buruh-pabrik-1skCpUZxVir
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja kini tengah menjadi pembicaraan publik. Ada
               pihak yang mendukung, ada pula yang menolak dengan berbagai alasan. Salah satu
               pihak yang menolak yaitu serikat buruh.

               Poin RUU Cipta Lapangan Kerja yang ditolak oleh serikat buruh adalah menyangkut
               pembayaran upah per jam. Penolakan dilakukan karena mereka menilai aturan itu
               justru menghilangkan standar upah minimum.

               Menanggapi masalah tersebut, Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny
               Iskandar menjelaskan, upah per jam sejatinya tidak diberlakukan untuk buruh-buruh
               pabrik. Upah per jam justru akan ditujukan bagi profesi ahli tertentu.

               "Itu mungkin hanya terkait dengan tenaga kerja yang punya profesi tertentu.
               Misalkan seperti konsultan hukum, atau profesi khusus gitu," ungkap Sanny di Hotel
               Borobudur, Jakarta, Kamis (30/1).

               Menurut dia, sayangnya para pekerja pabrik atau buruh sektor manufaktur sudah
               terlanjur ketakutan. Namun Sanny juga tidak menampik bahwa info yang beredar
               luas di publik memang bersinggungan dengan hal-hal yang sangat sensitif.

               Alhasil, pemerintah juga harus siap jika lahirnya Omnibus Law harus diiringi demo
               yang berjilid-jilid. Di sisi lain, Sanny mengatakan, persoalan besaran upah
               seharusnya tidak lagi menjadi masalah utama.

               Saat ini permasalahan utama terletak pada tingkat produktivitas yang masih rendah.
               Menurut Sanny, terkadang banyak orang lupa bahwa upah yang tinggi seharusnya
               juga diikuti oleh produktivitas yang tinggi juga.

               Kata dia, selama ini yang terjadi banyak pihak yang protes dan membandingkan
               upah di Indonesia dengan di luar negeri, namun tidak melihat dari sisi
               produktivitasnya.

               "Kadang-kadang orang mengukur upah di sini berapa, di Vietnam berapa. Padahal
               enggak bisa gitu aja. Di sini satu pekerja dalam sehari menghasilkan produk berapa,
               di sana berapa. Itu harus di lihat juga," pungkasnya.





                                                       Page 77 of 80.
   73   74   75   76   77   78   79   80   81