Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 JANUARI 2020
P. 74
Title OMNIBUS LAW DIBUTUHKAAN UNTUK PERBAIKI IKLIM INVESTASI YANG STAGNAN
Media Name rri.co.id
Pub. Date 30 Januari 2020
http://rri.co.id/post/berita/779086/nasional/omnibus_law_dibutuhkaan_u
Page/URL
ntuk_perbaiki_iklim_investasi_yang_stagnan.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Upaya Pemerintah dan DPR yang tengah menggodok Rancangan Undang-Undang
(RUU) Omnibus Law, sangat dibutuhkan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan
iklim investasi di Indonesia yang stagnan.
Demikian disampaikan Ketua Umum Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Humaidi
kepada RRI Pro3 disela-sela diskusi bertema "Urgensi Omnibuas Law dalam
Mempecepat Transformasi Ekonomi" di Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Dijelaskan, pada 2019 tingkat pertumbuhan investasi di Indonesia dapat dibilang
stagnan, yaitu hanya berada pada batas bawah 5 persen.
"Stagnansi investasi di Indonesia merupakan imbas dari sulitnya iklim investasi dan
perizinan di Indonesia," sambungnya.
Berdasarkan realitas itulah, menurut Edi, Omnibus Law diharapkan menarik investasi
untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
"Apalagi ditahun 2024, Indonesia mempunyai cita-cita keluar dari jebakan
pendapatan kelas menengah karena potensi untuk keluar dari jebakan negara
berpenghasilan kelas menengah sangat besar," tuturnya.
Namun, Edi beharap gar pembentukan Omnibus Law harus menjawab pelbagai
persoalan, salah satunya adalah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan
yang selama ini kerapkali menghambat iklim investasi.
"Untuk itu, konsep Omnibus Law yang digagas Presiden Jokowi diharapkan dapat
menjadi instrumen untuk mempercepat transformasi ekonomi serta dapat
meningkatkan iklim investasi di Indonesia," tandasnya.
Sedang diskusi yang digelar KMI itu sendiri menghadirkan narasumber penting,
seperti Ekonom dan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmansyah, Tim
Penyusun RUU Omnibus Law Dr. Ahmad Redi, dan Ditjen PHI Kemenaker, Haiyani
Rumondang.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah menandatangani surat
presiden (surpres) RUU Omnibus Law Perpajakan. Usai ditandatangani, surpres itu
akan segera diserahkan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut.
Page 73 of 80.
