Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020

Title MENAKER SOROTI EVALUASI KEBIJAKAN PESANGON YANG TINGGI DI INDONESIA
Media Name rri.co.id
Pub. Date 20 Februari 2020
http://rri.co.id/post/berita/789966/nasional/menaker_soroti_evaluasi_k
Page/URL
ebijakan_pesangon_yang_tinggi_di_indonesia.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta : Menteri Ketenaga Kerjaan (MENAKER) Ida Fauziah melakukan Rapat
Koordinasi dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Se-Indonesia tentang
RUU Cipta Kerja Substansi Ketenagakerjaan, di hotel Royal Kuningan, Jakarta
Selatan.

Dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang disoroti menaker Ida Fauziah, salah
satunya soal pesangon yang tinggi di Indonesia.

"Kebijakan Ketenagakerjaan yang juga mendapat evaluasi adalah kebijakan
pesangon. Institute for Development Economic and Finance (INDEF) menyatakan,
bahwa peraturan tenaga kerja di Indonesia masih terlalu rigid, sehingga membuat
para investor kurang tertarik untuk menanamkan modal pada industri padat karya.
Salah satu poin yang mendapat evaluasi adalah tingginya pesangon di Indonesia
yang mencapai 24 bulan atau jauh lebih lama dibandingkan Vietnam yang hanya 7
bulan," ungkap Menaker Ida Fauziah di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan,
Kamis (20/02/2020).

Lebih lanjut Ida menjelaskan, alasan mengenai kurang tertariknya para investor
untuk berinvestasi ke Indonesia.

"Kondisi ini yang membuat para investor kurang tertarik berinvestasi ke
Indonesia,"jelas Ida.

Menurut Ida, hal inilah yang membuat perusahaan mempekerjakan pegawainya
dengan sistem kontrak dan outsourcing.

"Pada akhirnya, para investor justru kerap "mengakali" mempekerjakan pekerjanya
dengan sistem kontrak dan outsourcing yang justru berpotensi rentan tidak
terpenuhinya hak dan pelindungan kerja," kata Ida.

Disisi lain, dalam prakteknya tingkat kepatuhan perusahaan untuk memenuhi
pembayaran kompensasi PHK sesuai peraturan sangat rendah. Berdasarkan data
Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2019, dari sekitar 536 persetujuan
bersama (PB) pemutusan hubungan kerja, yang memenuhi pembayaran kompensasi
sesuai dengan ketentuan UU 13/2003, hanya sekitar 147 persetujuan bersama atau
sekitar 27%.

Sedangkan sisanya sebanyak 384 persetujuan bersama atau sekitar 73% tidak

Page 126 of 174.