Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 122
Title INI ISI RUU CIPTA KERJA
Media Name jateng.antaranews.com
Pub. Date 20 Februari 2020
Page/URL https://jateng.antaranews.com/nasional/berita/1309502/ini-isi-ruu-cipt a-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Pengantar Redaksi Pemerintah pada 12 Februari 2019 mengajukan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kepada DPR untuk dibahas bersama
hingga menjadi UU. Pengajuan itu ditandai dengan penyampaian surat Presiden RI
Joko Widodo kepada Ketua DPR RI Puan Maharani berikut naskah RUU Cipta Kerja,
yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto kepada Puan.
RUU Cipta Kerja berasal dari 79 UU, memuat 15 bab dan 174 pasal dengan
menyasar 11 klaster, yakni, menyangkut penyederhanaan perizinan, persyaratan
investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kemudahan berusaha, dukungan riset dan
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi
dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.
Aturan mengenai cipta kerja ini diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak,
kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian; dengan
tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia
secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka
memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan
UMKM serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha,
peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat
dan percepatan proyek strategis nasional.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan sekarang sudah dimulai proses penilaian
dari masyarakat atas RUU itu. Dalam pembahasan RUU itu, DPR bisa mengubahnya,
rakyat bisa mengusulkannya, untuk perbaikan. "Silakan saja dibuka," kata Mahfud.
Naskah RUU Cipta Kerja sudah beredar di publik. Kami turut menayangkan RUU
Cipta Kerja ini untuk mengajak publik lebih memahami isi dan berpartisipasi
mengikuti perkembangan pembahasannya, dengan memberikan usulan atau
masukan positif yang bermanfaat.
Presiden Joko Widodo sejak awal memang menyatakan bahwa rancangan isi
omnibus law ini dibuka ke publik sebagai bagian dari proses keterbukaan di
Indonesia. Kepala Negara menegaskan perlunya mengakomodasi dan
memperhatikan masukan dari seluruh elemen masyarakat. "Kalau ada hal yang
perlu diakomodir harus kita perhatikan, ini sebuah proses keterbukaan yang kita
inginkan," ujar Presiden.
Selamat mengikuti. Terima kasih.
Page 121 of 174.
