Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 FEBRUARI 2020
P. 121
Title JIKA RUU CIPTAKER DISAHKAN, PEMERINTAH INDONESIA AKAN DICAP PENYUPLAI
PERBUDAKAN MODERN
Media Name rmol.id
Pub. Date 20 Februari 2020
Page/URL https://politik.rmol.id/read/2020/02/20/422249/jika-ruu-ciptaker-disah kan-pemerintah-
indonesia-akan-dicap-penyuplai-perbudakan-modern
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pemerintah Indonesia akan dianggap sebagai penyuplai tenaga kerja murah yang
mempraktikkan perbudakan modern jika Omnibus Law Rancangan Undang-undang
(RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) disahkan.
RUU Ciptaker Sebatas Upaya Liberalisasi Ekonomi Dari Pemerintah Ketua Serikat
Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), Elena Ekarahendy
mengatakan, bonus demografi yang didapat Indonesia pada 2030-2045 justru akan
memicu masalah baru, terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan, jika RUU Ciptaker
disahkan.
"Akan terjadi ledakan-ledakan pekerja muda kalau Omnibus Law ini (disahkan).
Setidaknya dalam 10-15 tahun ke depan kita akan dikenal sebagai negara penyuplai
tenaga kerja murah atau negara yang mempraktikkan perbudakan modern," ucap
Elena Ekarahendy saat diskusi di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi), Jakarta Selatan, Kamis (20/2).
Pernyataan Elena bukan tanpa alasan. Karena dalam RUU Ciptaker memang
mengatur dan memberi peluang bagi perusahaan untuk tidak mengangkat pekerja
menjadi karyawan tetap. Sehingga para generasi yang akan datang atau saat ini
akan sulit mendapatkan pekerjaan yang stabil.
Apalagi, PHK massal juga diprediksi lebih banyak dibanding saat ini. Karena banyak
perusahaan telah melakukan PHK sebelum disahkan RUU Ciptaker.
"Dan saya pikir kita cukup waras untuk bisa bersama-sama menolak ini, karena
ancamannya itu kita semua. Baik kita yang saat ini sedang bekerja, sedang
kehilangan pekerjaan, atau teman-teman pekerja muda atau calon pekerja muda.
Dan ini dampaknya ke seluruh mayoritas masyarakat Indonesia dan kita harus
benar-benar menolak dengan tegas," tegasnya.
EDITOR: AGUS DWI Tag: OMNIBUS LAW RUU CIPTAKER WALHI.
Page 120 of 174.
